Sensor: Menjaga Kualitas atau Membatasi Ekspresi?

sensor_tv_censoredKetika berbicara soal media, seberapa besarkah pengaruhnya? Saat ini, media sudah berkembang begitu pesat dan beragam di seluruh dunia. Penggunaan media kini telah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang di dunia mulai dari informasi seperti berita, debat, sains, perang, menjadikan media tak lagi sebagai sebuah bidang yang terpisah tetapi telah terintegrasikan sepenuhnya kedalam kehidupan manusia. Untuk itu sulit mengukur dengan pasti seberapa besar pengaruh media karena tidak ada zona bebas dari media sebelumnya (Fornãs & Karin Bjurström, 2007).

            Perkembangan zaman membuat bentuk-bentuk media semakin beragam, salah satunya adalah film. Selain sebagai hiburan, film juga mampu memberikan kita pandangan akan sebuah dunia yang belum pernah dialami sebelumnya, yang bisa dan mungkin menginspirasi, mengagetkan, dan membuat berpikir kembali tentang asumsi mengenai dunia (Perez, 2007). Reid dan Finchilesu (1995) dalam tesis yang ditulis oleh MacPhail pada tahun 1997 menunjukkan bahwa penggambaran negatif terhadap perempuan di dalam film dapat memperkuat viktimisasi pribadi yang dialami oleh perempuan tersebut. Namun dalam studinya, MacPhail menunjukkan bahwa film yang menunjukkan perempuan sebagai korban justru memperkuat keinginan remaja perempuan untuk mempertahankan diri (MacPhail, 1997). Berbagai studi yang menunjukkan efek dari media—dalam konteks ini film—telah dilakukan seperti studi dari Comstock (2004) penggabungan konten seks dan kekerasan (violent erotica) memiliki pengaruh yang konsisten terhadap sikap sehari-hari (White, 2007).

            Perkembangan dan kebebasan media, di Indonesia sendiri, sebagai salah satu syarat negara demokrasi begitu terasa sejak momen reformasi. Berbagai produk media mulai dari yang berbentuk tulisan hingga audio-visual semakin marak muncul ke permukaan. Banyaknya produk yang dibuat sebagai sarana mengkomunikasikan ide, gagasan, kritik, bahkan saran dirasa perlu untuk ditelaah lebih lanjut mana yang pantas dan tidak pantas untuk dikonsumsi oleh publik. Oleh karena itu, terjadi sebuah usaha untuk menyeleksi segala bentuk produk media untuk mencegah adanya konten yang dapat membawa pengaruh buruk bagi masyarakat.

Menurut American Heritage Dictionary, sensor (censorship) adalah sebuah larangan oleh pemeriksa yang memiliki kewenangan hukum akan sebuah produk ide baik secara tertulis, dibicarakan, maupun berupa gambar yang memiliki kemungkinan merugikan masyarakat. Hal yang menjadi penting dalam definisi tersebut ialah bahwa sensor dilakukan oleh pemeriksa/badan yang memiliki kewenangan secara hukum. Hal lainnya yang perlu diperhatikan, sensor dilakukan dengan maksud dan tujuan yang baik, mempromosikan sesuatu yang baik bagi masyarakat (Marco, 1995).

            Guy A Marco (1995) kemudian mengemukakan lebih jauh mengenai bagaimana sebuah lembaga dapat memiliki kekuatan untuk menentukan mana yang baik dan buruk bagi masyarakat. Sama seperti ketika menentukan pemimpin politik, berdasarkan konsep kontrak sosial, lembaga sensor juga merupakan hasil kesepakatan bersama yang dipercaya untuk menyeleksi mana yang sesuai dan mana yang tidak.

Di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan sensor terhadap film adalah Lembaga Sensor Film (LSF). LSF bergerak dalam sebuah payung hukum UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, PP No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, dan berbagai dasar hukum lainnya. Sejak awal berdirinya bahkan sebelum Indonesia merdeka, LSF lebih berfokus pada penyaringan konten-konten berisi propaganda yang dapat mengganggu usaha untuk merdeka. Berkembang terus hingga sekarang, LSF menitikberatkan dalam upaya untuk menghindarkan masyarakat dari pengaruh buruk film.

Dalam melakukan penyensoran, UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman pasal 18 mengemukakan bahwa dapat dilakukan pemeriksaan terhadap hal-hal sebagai berikut: keagamaan, ideologi dan politik, sosial budaya, dan ketertiban umum. Pada dasarnya, konten yang dirasa tidak sesuai untuk dikonsumsi secara umum dari keempat bidang tersebut tidak dapat lulus sensor. Untuk itu, lembaga yang memiliki wewenang untuk menentukan mana yang baik dan buruk untuk masyarakat memiliki kekuatan yang begitu besar. Menjadi menarik ketika dalam visi misi yang dikemukakan oleh LSF dalam situsnya membicarakan bahwa penyensoran “…membimbing dan mengajak masyarakat untuk dapat mengembangkan sikap kritis dalam menapis atau lebih tepat lagi dalam melakukan self-censorship.”

Self-censorship merupakan sebuah usaha untuk melakukan penyensoran atau pengklasifikasian sebuah karya yang dilakukan secara pribadi. Usaha pribadi untuk memilah mana yang layak dan mana yang tidak untuk dipertunjukkan sudah sering dilakukan di berbagai bentuk media seperti jurnalistik, pembuat film, dan lainnya. Dalam bukunya “Self Censorship: Singapore’s Shame”, James Gomez (2000) menemukan bahwa self-censorship yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau kedudukan di ruang publik dapat pula mempengaruhi konten atau secara tidak langsung menyensor apa yang akan ditunjukkan kepada masyarakat luas. Hal ini membuat batasan antara usaha sensor yang dilakukan oleh sebuah lembaga dan sensor yang dilakukan pribadi menjadi tidak jelas karena sensor pribadi yang dilakukan orang yang memiliki kuasa juga berpengaruh pada orang lain.

Kenyataan bahwa usaha sensor konten-konten dalam film sebelum dipertontonkan ke masyarakat memang dirasa cukup kontradiksi dengan usaha mewujudkan freedom of speech. Apabila tidak memiliki batasan yang jelas, keutuhan film sebagai sebuah karya seni dapat terganggu dengan pemotongan-pemotongan bagian dari film itu sendiri. Mengingat bahwa kegiatan sensor memang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, sensor terhadap karya film sendiri rawan menjadi cara untuk memenuhi agenda yang berkuasa—apalagi bila tak sesuai dengan masyarakat. Kegiatan sensor secara intens juga bertentangan dengan visi untuk mengembangkan kemampuan self-censorship—atau menjadi kritis—di masyarakat karena sudah terjebak dengan konten-konten yang “aman”.

Pada akhirnya, sensor bagi film masih menjadi area abu-abu yang tidak dapat ditentukan manakah solusi yang lebih baik. Di satu sisi untuk menjaga kualitas tontonan masyarakat, sensor perlu dilakukan apalagi terhadap konten-konten yang tidak mendidik dan tidak membangun bangsa. Di sisi lain, tidak dapat dilupakan pula unsur subjektivitas dari usaha sensor itu sendiri dan pelanggaran kebebasan berekspresi lewat pemotongan konten yang dianggap tidak baik bagi masyarakat. Namun yang terpenting adalah masyarakat sebaiknya tidak menerima semua konten yang disajikan kepada mereka dengan serta merta. Sikap kritis dari masyarakat sendiri diperlukan baik dalam menanggapi usaha sensor oleh lembaga yang berwenang maupun dalam melakukan self-censorship terhadap konten yang dikonsumsi.

  Seren Trihardja

Daftar Pustaka

Fornãs, Johan Becker, Karin Bjurström, Erling. Consuming Media. Oxford: Berg Publishers. 2007.

Gomez, James. Self Censorship: Singapore’s Shame. Singapore: THINK Centre. 2000.

MacPhail, Ellen M. The Effects of Film on Adolescent Females: A Self-Efficacy Analysis (Thesis). Mount Saint Vincent University: 1997.

Marco, Guy A. “Two False Dogmas of Censorship.” New Library World (1995): 15.

Perez, Ralph David. A Philosophy of Film Education (Thesis). Simon Fraser University: 2007.

White, Jonathan. Is Seeing Believing? Exploring Positive Psychological Effects on Entertainment Media (Thesis). Saint’s Mary University: 2007.

www.lsf.go.id (Website Resmi Lembaga Sensor Film)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s