“Ketika Pendatang dan Penduduk Lokal Berseteru”; Memahami Mencuatnya Konflik Dayak-Madura di Bumi Borneo[i]

download

Sekapur Sirih

Tulisan ini berusaha memahami mencuatnya konflik komunal, konflik horizontal, konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah; dua provinsi yang sempat menjadi pusat perhatian bangsa, ketika beberapa suku Dayak berusaha melakukan ethnic cleansing terhadap etnis Madura yang terjadi pada rangkai waktu tertentu, hingga puncaknya pada medio 2000-an awal. Media berita BBC mengestimasi korban nyawa etnis Madura sekitar 500 jiwa[v] dan 100,000 etnis Madura terpaksa berpindah tempat untuk menghindari konflik berkepanjangan[vi]. Kejam memang. Namun, terlepas dari hal tersebut, ada latar belakang yang perlu kita ketahui untuk menghindari sesat pikir dan judgement yang keliru atau berlebihan terhadap satu kelompok tertentu.

Dengan mengacu pada sebuah jurnal internasional[vii] dan sebuah literatur[viii], tulisan ini bertujuan untuk menyegarkan kembali memori masyarakat tentang salah satu konflik antar etnis yang cukup tragis di medio 2000an, bahkan sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Keterbatasan dan kekurangan tentu tak bisa dihindari, mengingat jumlah kajian literatur yang digunakan dalam tulisan ini. Setidaknya, seperti yang ditulis pada kalimat sebelumnya, tulisan ini cukup untuk menyegarkan kembali memori kita tentang salah satu konflik horizontal, memahami latar belakang yang memicu mencuatnya konflik tersebut, dan menarik segala sesuatu yang bisa dipelajari atau dipahami untuk mencegah serta mengelola kejadian serupa di kemudian hari.

Membedah Konflik Komunal Dayak-Madura di Bumi Kalimantan; Studi Kasus Jurnal De Joong & Nooteboom (2006)

Etnis Madura, Migrasi, Hingga Menetap di Kalimantan; Gambaran Singkat Historiografi Madura di Bumi Kalimantan

Etnis Madura, selama berabad-abad lamanya dalam historiografi Indonesia, telah dikenal sebagai kelompok etnis yang selalu melakukan migrasi, disebabkan oleh kondisi geografis Pulau Madura yang tidak subur dan kering. Tahun 1800-an, telah banyak etnis Madura tersebar di beberapa daerah di Jawa, dan sebagian kecil di Kalimantan. Periode 1900-1930, populasi etnis Madura di Kalimantan meningkat tajam, disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda untuk menggunakan etnis Madura sebagai tenaga kasar pembukaan hutan Kalimantan. Hingga 1960an, kelompok etnis Madura yang memiliki garis keturunan dari etnis Madura yang dibawa oleh Pemerintah Kolonial Belanda telah menetap sebagai masyarakat agrikultural di Kalimantan. Periode 1970-1980 juga menandai lagi migrasi etnis Madura secara besar-besaran, guna kepentingan pemerintah Orde Baru untuk membuka lahan, hutan, dan wilayah tambang minyak darat dan lepas pantai. Menurut sensus tahun 2000, dari total prosentase seluruh masyarakat Kalimantan, 4,7%-nya merupakan masyarakat etnis Kalimantan.

Dari segi pekerjaan, etnis Madura menguasai sektor pekerjaan informal dan agrikultural. Sebagian besar bekerja sebagai pekerja kasar, buruh bangunan, dan buruh pertambangan. Untuk segi agrikultural, etnis Madura sebagian besar bekerja untuk mengelola ladang dan lahan pertanian milik etnis Tionghoa yang menetap di Kalimantan Barat.

Akibatnya, dari segi ekonomi, kelompok etnis Madura memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding dengan kelompok etnis lokal. Namun dari sebagian besar kualitas hidup, kesejahteraan kelompok etnis Madura tak jauh berbeda secara signifikan dibanding dengan kelompok etnis lokal. Yang menjadi pembeda adalah, etnis madura memiliki etos kerja yang lebih baik ketimbang etnis lokal Kalimantan. Etnis Madura bersedia melakukan pekerjaan yang paling kasar hingga ke pekerjaan yang bersifat wiraswasta, seperti bisnis barang bekas dlsb.

Dari aspek sosial, masyarakat etnis Madura cenderung mengisolasi diri dari kelompok masyarakat lokal secara spasial hingga ke relasi sosial sehari-hari.  Beberapa diantaranya mengelompok dalam kluster perumahan di pedesaan tertentu. Beberapa kelompok ada yang tinggal berdekatan dengan masyarakat lokal, namun mereka tidak melakukan relasi dengan masyarakat lokal. Meskipun banyak diantara etnis Madura yang lahir di bumi Kalimantan, namun sebagian besar tidak melakukan asimilasi dengan budaya setempat. Etnis Madura cenderung mempertahankan nilai dan norma tradisionalnya. Memeluk ajaran Islam dengan taat, mengikuti aliran Nahdlatul Ulama, dan menolak perkembangan arus modern. Gaya hidup seperti itu memicu kelompok etnis lokal menyebut etnis Madura sebagai kelompok masyarakat yang eksklusif.

Tak hanya label eksklusif, masyarakat etnis lokal memberikan banyak streotip negatif kepada masyarakat etnis Madura. , seperti, arogan, temperamental, kasar, tidak mengenal sopan-santun, pendendam, dan tidak jujur dalam berdagang. Kedekatan etnis Madura dengan etnis Tionghoa juga bernilai tersendiri bagi masyarakat etnis lokal, yang pada kondisi konflik besar, menjadi salah satu faktor yang memperkeruh keadaan.

Etnis Madura juga membawa budaya Carok dalam kehidupan sosial di Kalimantan. Akhirnya, terjadi benturan budaya kekerasan antara etnis Madura dengan etnis lokal. Jika Carok merupakan cara penyelesaian konflik melalui pertumpahan darah, lain dengan cara penyelesaian konflik masyarakat Kalimantan yang menekankan dengan baku hantam dan tinju, tanpa pertumpahan darah.

Kekerasan di Kalimantan Barat; Gambaran Singkat Historiografi Eskalasi Kekerasan di Bumi Kalimantan

Kekerasan yang melibatkan masyarakat etnis Madura dengan Dayak Kalimantan mulai dapat diruntut pada tahun 1933. Namun, latar belakang konflik tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi Kolonialisme Belanda pada masa itu. Akar konflik modern, dapat diruntut pada tahun 1977, ketika sekelompok pemuda dayak menikam hingga tewas polisi ber-etnis dayak. Kasus tersebut menimbulkan kerusuhan masal di Samalantan. Lima korban tewas dan 72 rumah rusak. Tahun 1979, etnis Madura kembali menyerang Dayak, menyebabkan konflik komunal di area yang sama pada tahun 1977. Dua puluh korban tewas dan 92 rumah dibakar sebagai dampak dari bentrokan tersebut. Konflik sempat mereda selama beberapa tahun akibat adanya gagasan untuk melakukan aksi simpatik yang diadakan setiap tahunnya untuk memperingati tragedi Samalantan 1977 dan 1979. Namun, hal itu tak bertahan lama. Tahun 1983 dan 1993, kedua belah pihak kembali berseteru, dan semakin memanas. Keduanya menjadi pemicu konflik yang lebih besar ditahun-tahun berikutnya, periode 1997, 1999, dan awal 2000.

Banyak faktor yang menyebabkan kelompok masyarakat etnis lokal, khususnya Dayak, membuat kelompok etnis Madura sebagai sasaran kekerasan. Faktor utama adalah bergesernya kelompok adat Dayak, yang pada periode Kolonial dan Orde Lama memegang dominasi terhadap bumi dan hutan Kalimantan, menjadi kelompok yang termarjinalisasi oleh sistem ekonomi liberal Orde Baru yang memiliki tujuan untuk mengeksploitasi hasil hutan Kalimantan. Banyak tanah dan teritorial Dayak yang pada masa Kolonial dikategorikan sebagai Tanah Adat, menjadi Tanah Milik Negara pada masa Orde Baru. Tanah ini kemudian dikelola pemerintah untuk ditawarkan kepada investor asing maupun lokal. Implikasinya adalah, banyak kelompok masyarakat adat Dayak terpaksa berpindah tempat.

Berkurangnya tingkat ke-sakralan tanah adat Dayak yang berpindah ke tangan pemerintah dan para investor, tak hanya mengakibatkan mereka termarjinalisasi secara spasial, namun juga dari aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dari segi ekonomi, hasil keuntungan dari pengolahan sumber daya alam di bumi dan hutan Kalimantan tak dirasakan oleh etnis Dayak. Dari segi sosial, posisi dan privilasi yang dimiliki etnis Dayak  membuat mereka mengalami penurunan ‘kasta sosial’ dalam struktur masyarakat Kalimantan. Dari segi politik, para pemangku jabatan pemerintahan yang pada masa Kolonial dan Orde Lama banyak diduduki oleh etnis Dayak, mulai lengser dan diganti oleh etnis lain yang berasal dari Jawa, kelompok masyarakat Kalimantan modern (Banjar, Melayu, Kalimantan-Tionghoa), dan Sulawesi. Jakarta, sebagai poros pusat politik memandang politisi Dayak sebagai kelompok level 2 dalam kancah politik tanah air. Dan dari segi budaya, kelompok adat Dayak dikategorikan sebagai kelompok adat yang primitif dan ketinggalan zaman, serta tidak sesuai dengan identitas nasionalisme bangsa (banyak dipengaruhi oleh pasca peristiwa G30S). Kombinasi dari keempat aspek tersebut berimplikasi pada termarjinalisasinya masyarakat adat Dayak, khususnya pada empat aspek di atas.

Seiring waktu, masyarakat Dayak mulai mengumpulkan kekuatan atas dasar kesamaan identitas. Dan singkat kata, menargetkan masyarakat Madura sebagai sasaran ‘empuk’ untuk melampiaskan perasaan termarjinalisasi kelompok masyarakat Dayak. Mengapa Madura? Padahal berdasarkan argumentasi De Joonge dan Nooteboom, termarjinalisasinya masyarakat Dayak pada beberapa aspek disebabkan oleh banyak faktor lain, bukan semata-mata migrasi kelompok masyarakat Madura sebagai faktor tunggal? Karena, menurut Peluso dan Harwell (2001; 114), (1)  masyarakat Madura berada pada posisi yang sama-rata dengan masyarakat Dayak, (2) masyarakat Madura tidak memiliki backing politik yang kuat di struktur pemerintahan Kalimantan, khususnya Barat dan Tengah , serta ketidakmampuan masyarakat Dayak untuk menggugat pihak yang lebih bertanggungjawab atas kondisi mereka, yakni pemerintah, (3) adanya stock of knowledge yang terkonstruksi di dalam mindset masyarakat Dayak bahwa masyarakat Madura merupakan ‘musuh yang sebenarnya’ yang dibangun dengan perseteruan terdahulu (1977, 1979, 1983, 1993), stereotype yang dibentuk terhadap masyarakat Madura (seperti anggapan kelompok Dayak yang menganggap banyak etnis Madura yang tergabung dalam kelompok preman, dlsb), dan culture clash antara Madura dengan Dayak, serta (4) banyak masyarakat Madura yang ikut terlibat dalam penggarapan lahan, hutan, dan tanah adat Dayak, meskipun hanya sebatas sebagai pekerja kasar dan buruh upahan kelas bawah, sehingga dituduh sebagai salah satu antek yang mengganggu kosmis adat Dayak.

Hasilnya?

Tragedi Sampit dan Sambas, perburuan dan pembunuhan massal etnis Madura oleh etnis Dayak dan beberapa kelompok etnis Kalimantan lain, pembakaran properti milik etnis Madura, dan pengungsian massal kelompok etnis Madura ke wilayah netral di Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan hingga kembali ke Pulau Jawa.

Sebetulnya ada pihak ketiga yang juga ikut memperkeruh keadaan konflik komunal tersebut, yakni etnis Malay (melayu Malaysia Sarawak), Banjar, dan Sulawesi. Namun, keterlibatan mereka tak terlalu mencuat layaknya Madura dengan Dayak.

Mengapa Kejadian Serupa Tidak Terjadi di Kalimantan Timur?

Ada beberapa aspek penting yang memiliki signifikansi kuat terkait tidak mencuatnya konflik komunal Dayak-Madura di Kalimantan Timur. Sebagian besar dipengaruhi oleh aspek politik dan ekonomi.  Dari aspek politik, banyak kelompok etnis Madura yang memiliki peran penting dalam pemeritah, terutama dalam proses pembuatan kebijakan dan aktor pelaksana kebijakan pemda Kalimantan Timur terkait penanganan fenomena kelompok kekerasan dan bersenjata. Banyak elit-elit Madura yang dekat dengan pemangku jabatan politik di pemda Kalimantan Timur. Selain itu, kelompok etnis Madura yang berasal dari strata menengah ke bawah seringkali direkrut untuk membantu pemda Kalimantan Timur dalam operasi pemberantasan kelompok kekerasan dan bersenjata, yang didominasi oleh etnis Bugis dan beberapa etnis Sulawesi.

Posisi ini berubah ketika memasuki medio 1990-an, dan mencapai puncaknya ketika rezim Orde Baru tumbang. Relokasi pejabat pemda Kalimantan Timur ke sektor pemerintahan lain membuat relasi Madura dengan penguasa kendor, serta berimplikasi pada menurunnya  pamor preman Madura yang dulu sempat ‘berjasa’ membantu operasi pemberantasan preman Bugis dan Sulawesi. Dan kemudian, masyarakat etnis lokal mengambil alih. Kondisi berubah 180 derajat.

Etnis Kutai Malayu, Banjar, Bugis, dan Dayak perlahan-lahan berhasil memanjat hingga ke pucuk kursi pemerintahan, melalui manuver dan politik serta pemilihan daerah, dan diperkuat melalui kebijakan desentralisasi rezim reformasi yang termanifestasi secara kultural melalui otonomi regional putra daerah Kalimantan Timur.

Kebijakan vital yang dikeluarkan pemangku jabatan baru, yang kebanyakan berasal dari etnis lokal, adalah merepresi segala bentuk aktifitas dan kegiatan etnis Madura dari segala aspek; politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan pembatasan migrasi etnis Madura ke Kalimantan Timur juga dilakukan. Dan kebijakan-kebijakan tersebut berhasil menahan letusan konflik di bumi Kalimantan Timur. Serta semakin efektif ketika tersebarnya public fear dikalangan etnis Madura terhadap tragedi yang menimpa saudara se-etnisnya di belahan lain bumi Kalimantan, khususnya Barat dan Tengah. Seluruhnya, seperti yang disebutkan di atas, berimplikasi pada perubahan 180 derajat kondisi etnis Madura di berbagai aspek. Misalnya, masyarakat Madura kehilangan posisinya di tempat-tempat strategis, seperti pemerintah, penegakan hukum, organisasi masyarakat, dan perdagangan. Sebagian kecil meninggalkan bumi Kalimantan untuk kembali ke Pulau Jawa. Remigrasi sempat meningkat di tahun 2005, ketika kembali terjadinya pembunuhan elit etnis Dayak oleh Madura. Usaha preventif dikerahkan sedemikian rupa oleh pemda setempat. Hasilnya, sebagian besar masyarakat etnis Madura, hingga jurnal De Joonge dan Nooteboom ini terbit (2006), masih menetap di bumi Kalimantan Timur.

Dari Sekian Banyak Etnis di Kalimantan, Mengapa Madura?

De Joong dan Nooteboom menyajikan beberapa gagasan umum mengenai alasan etnis Madura menjadi sasaran kekerasan oleh kelompok etnis Dayak yang memicu konflik komunal di bumi Kalimantan dalam rentang periode 1977-1979, 1983, 1993, 1997-2005, yakni;

  1. Etnis Madura merupakan etnis minoritas dan termarjinalkan
  2. Adanya kompetisi dalam memperebutkan sumber daya agrikultur
  3. Kedekatan etnis Madura dengan pemilik perusahaan pengolah perhutanan sebagai relasi antara pemilik modal dengan buruh, menimbulkan kecemburuan dari aspek ekonomi, politik, dan sosial di kalangan masyarakat etnis lokal
  4. Orde Baru membatasi aspirasi politik etnis Dayak dan etnis lokal lain
  5. Kejatuhan Orde Baru memicu kompetisi memperebutkan, atau lebih tepatnya meng-klaim kembali, posisi politik bagi etnis lokal dan berusaha untuk menggeser etnis Madura dari kedekatan relasi dengan kroni-kroni Orde Baru
  6. Etnis Dayak membutuhkan kambing hitam, sebagai pelampiasan kekecewaan etnis lokal terhadap kebijakan Orde Baru di Bumi Kalimantan
  7. Pada beberapa aspek, etnis Madura, oleh De Joong dan Nooteboom, disebut sebagai kelompok yang kontroversial namun rentan

Adanya konstruksi stock of knowledge negatif yang tumbuh di mindset kedua belah pihak.

Louis Kriesberg dan Pandangannya Terhadap Mencuatnya Sebuah Konflik

Pada penulisan ini, kami berusaha untuk menganalisis konflik yang terjadi di Indonesia berdasarkan penelitian berbentuk jurnal ilmiah internasional dengan gagasan yang terkandung dalam literatur Louis Kriesberg Constructive Conflicts From Escalation to Resolution bab 3 tentang Emerging Conflict.

Kriesberg menjelaskan bahwa semua konflik di masyarakat memiliki potensi untuk tidak ‘meledak’ menjadi tataran konflik yang kritis, namun beberapa diantaranya berpotensi cukup besar untuk berubah menjadi konflik sosial yang cukup parah. Pada beberapa kasus, konflik sosial terjadi secara tiba-tiba, namun sebagian besar diantaranya terjadi akibat akumulasi masalah sosial yang menumpuk bertahun-tahun.

Kriesberg beranggapan, mencuatnya konflik merupakan kombinasi dari empat kondisi berikut; (1) munculnya kesadaran kelompok, kesadaran akan kesamaan identitas, dan kesadaran menjadi satu entitas yang sama yang tidak terpisahkan, (2) dan salah satu atau sebagian besar anggota kelompok diusik kepentingannya oleh pihak kedua, ketiga, atau pihak lain hingga menimbulkan dendam yang menumpuk dan terakumulasi. (3) Kelompok yang terusik akan merumuskan tujuan untuk melawan pihak diusik, dengan anggapan dendam yang menumpuk dan terakumulasi dapat berkurang, (4) dengan cara-cara yang diinternalisasi sedemikian rupa untuk merubah kelompok yang mengusik kepentingan kelompok yang terusik.

Kondisi pertama terkait erat dengan kesadaran diri. Hal ini digunakan untuk identifikasi atau menggambarkan siapakah diri kita. Identifikasi diri mencakup pria atau wanita, Kristen atau Muslim, keluarga A atau keluarga B, bahkan etnis A atau etnis B. Artinya, identitas diri dapat meluas ke keluarga atau komunitas etnis, sehingga seseorang mengorbankan kehidupan pribadi untuk melestarikan diri. Dalam tahap konflik interpersonal, orang-orang yang berbagi identitas yang sama menganggap dirinya memiliki kepentingan dan nasib yang sama. Seperti misalnya serikat buruh atau partai politik, yang anggotanya selalu siap untuk berjuang atas apa yang menjadi keyakinannya.

Kondisi kedua ialah adanya pihak yang terlibat konflik kemudian memiliki keluhan atau merasa dirugikan. Mereka selalu berpikir memiliki lebih sedikit sumber daya dari yang di-inginkan, atau mereka berpikir nilai-nilai yang dianut kerap tidak dihormati atau didukung. Selain itu, mereka percaya bahwa kekurangan ini dibenarkan—mereka berhak untuk memiliki apa yang di-inginkan.

Kondisi ketiga adalah anggota pihak yang dirugikan mengembangkan tujuan untuk menentang musuhnya. Maksudnya, mereka percaya bahwa kolektivitas lain bertanggung jawab atas keluhannya tersebut. Adapun mereka percaya kalau pihak yang lain berubah, maka keluhan atau ketidakpuasannya akan berkurang.

Terakhir, kondisi ke-empat merupakan kepercayaan dari anggota pihak yang dirugikan bahwa tindakan atau penentangannya dapat membuat pihak lain berubah. Kepercayaan atau keyakinan ini menjadi penting agar mereka dapat berjuang untuk setidaknya keluar dari posisi ketidakadilan.

Ke-empat kondisi ini saling bergantung—siapa diri kita, apa yang kita keluhkan, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang dapat kita lakukan membentuk satu sama lain. Kondisi ini memberikan sumbu dan percikan yang memicu perjuangan. Karateristik dari pihak yang berlawanan, konteks sosial, dan hubungan satu sama lain mempengaruhi kematangan ke-empat kondisi.

Memahami Emerging Conflict Dayak-Madura di Bumi Kalimantan

Kondisi 1; Identitas

Madura dan Dayak Sebagai Sebuah Identitas Sosial

Paparan identifikasi kasus dalam jurnal De Joong dan Nooteboom menggambarkan Dayak dan Madura sebagai dua kelompok etnis berbasis identitas sosial seperti yang dijelaskan oleh Kriesberg. Meskipun diidentifikasikan sebagai kelompok etnis secara biologis (kelahiran, genetika, fisiologis), namun ada beberapa aspek dalam karakteristik etnis keduanya yang dikonstruksi secara sosial. Misalnya, bahasa dan interaksi kedua etnis yang berbeda. Dan setelah berpuluh-puluh tahun, keduanya belum berhasil mengasimilasikan identitias etnisnya dengan baik. Perbedaan dalam mengidentifikasi penggunaan bahasa dan interaksi, berimplikasi pada semakin tegasnya perbedaan kedua etnis yang dikonstruksi secara sosial. Karakteristik identitas yang memenuhi syarat pemicu terjadinya konflik komunal, menurut Kriesberg adalah sebagai berikut;

  • Adanya homogenitas antara sesama anggota. Kesamaan dalam konteks identitas seperti; bahasa, kedaerahan, pekerjaan, gaya hidup dan kebudayaan, primordialisme, dlsb. Madura mengidentifikasi dirinya dengan sesama Madura lain sebagai kelompok perantau yang berhasil ‘menaklukan’ bumi Kalimantan guna kepentingan kelangsungan hidupnya. Setidaknya itulah yang dipersepsikan kelompok etnis Madura. Di lain pihak, Dayak mengidentifikasi dirinya dengan sesama Dayak lain sebagai kelompok ‘tuan tanah’ atau putra daerah, dan memiliki kuasa secara adat terhadap sumber daya alam Kalimantan. Identifikasi identitas dari masing-masing etnis tersebut yang menjadi salah satu faktor, dari sekian banyak, mencuatnya konflik sosial.
  • Kemudahan dalam menjalin interaksi dan komunikasi. Ditandai dengan kesamaan bahasa, kedekatan dalam aspek spasial, sosial, dan kultural. Perasaan ‘senasib-sepenanggungan’ dikalangan etnis Madura yang bermigrasi ke Kalimantan. Di lain pihak, etnis Dayak juga menjalin interaksi dan komunikasi yang baik dengan sesama etnis Dayak dan etnis lokal Kalimantan lain.
  • Berada dalam satu batas sosial yang tegas dan jelas. Aspek ini menekankan pada kesamaan spasial Dayak dan Madura di Kalimantan. Selama tidak ada perubahan dan pergeseran batas-batas spasial, maka keseluruhan aspek ‘senasib-sepenanggungan’ tak akan berubah.
  • Berpotensi untuk terorganisir. Ini ditandai dengan munculnya organisasi masyarakat berbasis etnis, seperti Forum Komunikasi Pemuda Malayu (FKPM), Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) di Kalimantan, Kalimantan Review; LSM yang memperjuangkan hak-hak pura daerah.

Konteks Sosial Seputar Konflik

Latar belakang sosial dalam konflik komunal Dayak Madura disebabkan oleh termarjinalisasinya kelompok Dayak dari struktur masyarakat Kalimantan, kedekatan etnis Madura dengan beberapa kroni Orde Baru sebagai hubungan relasi pemilik modal dengan buruh upah yang menguasai pengelolaan sumber daya agrikultur Kalimantan, kebijakan pemerintah Orde Baru yang mempengaruhi struktur masyarakat etnis lokal dan etnis pendatang di Kalimantan, dan interaksi antar etnis yang didasari oleh stock of knowledge dan persepsi negatif.

Identifikasi Kelompok Terkait Identitas

Identifikasi indentitas diantara kedua kelompok etnis membentuk persepsi inklusivitas dan eksklusivitas pada keduanya. Masyarakat etnis Madura yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya tradisionalnya dianggap oleh masyarakat etnis Dayak sebagai kelompok yang eksklusif. Masing-masing mengidentifikasi dan menginternalisasi identitas kelompok dengan cara yang berbeda-beda. Dan masing-masing kelompok juga mempersepsikan manifestasi identitas kelompok lain dengan padangan yang berbeda pula.

Perubahan Identitas

Perubahan identitas masing-masing kelompok dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial di Kalimantan. Masyarakat Dayak, yang pada sebelum Orde Baru memiliki identitas sebagai masyarakat adat yang cukup terpandang serta dominasi mereka terhadap tanah dan sumber daya agrikultural di Bumi Kalimantan, mengalami mobilitas sosial vertikal menurun. Tanah adat Dayak berpindah tangan dikuasai oleh rezim Orde Baru. Sebaliknya, masyarakat etnis Madura meskipun lambat, perlahan, dan dengan tingkatan yang tidak terlalu tinggi, mengalami mobilitas vertikal naik.

 

Kondisi 2; Kemunculan Perseteruan

Karakteristik Keanggotaan

  • Tingkat deprivasi yang dirasakan oleh kelompok yang berseteru. Mobilitas sosial vertikal dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dialami oleh kelompok Dayak menjadi salah satu faktor deprivasi. De Joong dan Nooteboom menilai bahwa rezim Orde Baru, investasi modal asing, dan eksploitasi alam terhadap Bumi Kalimantan, khususnya tanah adat Dayak, merupakan salah satu penyebab mobilitas vertikal kelompok etnis Dayak. Di sisi lain, etnis Madura, meskipun lambat, perlahan, dan dengan tingkatan yang tidak terlalu tinggi, mengalami mobilitas vertikal naik, akan tetapi historiografis etnis Madura yang selalu berada dalam kondisi marjinal dan deprivasi, mengakibatkan etnis Madura mau menerima segala macam bentuk pekerjaan yang ada di Bumi Kalimantan, dan salah satunya menjadi pekerja kasar perusahaan perhutani untuk mengeksploitasi sumber daya agrikultur Kalimantan.
  • Tingkat deprivasi yang dirasakan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain. Perasaan deprivasi berdasarkan kondisi identitas masing-masing, kemudian dibanding-bandingkan dengan kondisi sosial kelompok etnis lain. Kelompok etnis lokal, membandingkan kondisi deprivasi yang dialami dengan kondisi etnis Madura, yang perlahan dan sedikit demi sedikit mengalami mobilitas sosial vertikal naik.

Konteks Sosial

  • Sumber deprivasi. De Joong dan Nooteboom berargumen bahwa pengelolaan sumber daya agrikultur dan perhutanan di Bumi Kalimantan yang keuntungan dan profitnya tidak tersebar secara merata kepada masyarakat Kalimantan, padahal hutan yang dikelola oleh negara sebagian besar merupakan tanah adat Dayak, merupakan salah satu penyebab mobilitas vertikal turun yang dialami kelompok Dayak. Rasa kepemilikkan atas tanah Adat yang dikelola negara, membuat masyarakat Dayak enggan untuk mengelola lahan yang keuntungan dan profitnya tidak dapat dirasakan oleh mereka. Di sisi lain, etnis Madura di Kalimantan berada pada ‘misi’ untuk memperbaiki kesejahteraan hidup dengan banyak menerima pekerjaan apapun, salah satunya dalam hal pengelolaan hutan.
  • Evaluasi kondisi. Kondisi deprivasi yang dialami kedua kelompok yang  telah berlangsung selama puluhan tahun, membentuk suatu historiografis dalam mindset para anggota kelompok etnis Dayak dan Madura. Gambaran historiografis ini turut menyumbang stock of knowledge dari masing-masing kelompok.

Perubahan Relasi Antar Kelompok

  • Positif. Satu-satunya aspek dalam masyarakat Dayak dan Madura yang memiliki kesamaan dan menjadi dorongan positif untuk mencegah konflik adalah posisi dan status mereka yang kurang-lebih berada pada strata yang sama, dalam artian, kedua kelompok merupakan dampak dari sistem ekonomi dan kebijakan pemerintah yang tidak adil dan merugikan masyarakat etnis dan kelompok migran, seperti Dayak dan Madura. Namun, keduanya ter-alienasi oleh kepentingan-kepentingan kelompok masing-masing. Kesadaran identitas dan kelas merupakan satu hal yang penting, dan positif, terkait relasi antara kedua kelompok.
  • Negatif. Meskipun ada hal positif yang dapat dibangun dari kedua belah pihak sebagai pemicu peredam konflik, namun unsur positif tersebut banyak tertutupi oleh unsur-unsur negatif dalam relasi keduanya. Ketidaksetaraan, perbedaan, dan eksklusifitas menjadi tiga unsur negatif yang ikut memupuk perseteruan keduanya.

 

Kondisi 3; Pembentukan Tujuan

Pada konteks konflik komunal Dayak dan Madura, pihak yang merasa terusik dan menumpuk beragam keluhan adalah kelompok etnis Dayak. Tujuan yang ingin dicapai adalah dengan melakukan ‘pembersihan’ etnis Madura, khususnya pada beberapa tempat seperti di Sampit dan Sambas. Para anggota dari pihak yang dirugikan, yakni etnis Dayak, harus merumuskan tujuan bahwa jika tercapai, mereka percaya akan mengurangi keluhan mereka. Ada cara non-konflik yang pernah dilakukan oleh masyarakat etnis lokal Kalimantan, yakni melalui Kalimantan Review. Namun, manifestasi keluhan dan masalah yang menimpa etnis Dayak, tidak mampu teradvokasi dan diaspirasikan dengan efektif. Di lain pihak, perilaku kekerasan di kalangan etnis Madura juga semakin memperkeruh keadaan.

Para pemimpin suku Dayak, sebagai pemuka adat, tidak menutup kemungkinan menjadi pemimpin mobilisasi massa untuk melanggengkan tujuannya.

Selain itu, menurut Kriesberg, musuh—dalam konteks ini masyarakat Madura—membantu membentuk tujuan kontroversial. Membantu dalam artian, dalam pandangan kelompok etnis Dayak, masyarakat Madura dan segala perilaku dan tindakan yang dilakukannya di Bumi Kalimantan diakumulasikan menjadi ‘dendam’ yang ditumpuk dalam mindset masyarakat etnis lokal Kalimantan.

Kondisi 4; Menginternalisasi dan Mempercayai Tujuan Sebagai Cara Efektif

Pada kondisi ini, segala yang terumus pada ketiga kondisi di atas, oleh para anggota etnis Dayak dan beberapa etnis lokal Kalimantan lain, diinternalisasikan dan dijadikan suatu bentuk kepercayaan untuk memanifestasikan tujuannya sebagai bentuk yang sangat efektif dalam menghadapi kondisi masyarakat Dayak saat ini. Peran pemuka adat, tokoh politik, dan orang penting lainnya ikut membantu menginternalisasikan dan menanamkan kepercayaan tersebut.

Penutup

Konflik komunal antar etnis, apabila ditelisik secara lebih mendalam, ternyata tidak semata-mata dipicu oleh faktor-faktor yang hanya muncul dipermukaan seperti yang tercantum dalam suatu pemberitaan. Pada studi kasus konflik antar etnis Dayak dan Madura di Kalimantan tersebut, banyak faktor-faktor kondisional yang apabila diruntut, telah terakumulasi pada masa Kolonialisme Belanda hingga kebangkita reformasi. Pada rentang waktu sepanjang itu, berbagai macam aspek, situasi, kondisi telah banyak berubah, entah ke arah yang negatif dan berpotensi memicu konflik, atau justru memicu konsolidasi dan asimilasi diantara kedua pihak yang berseteru. Dalam konteks konflik Dayak dan Madura, perseteruan keduanya sempat mengalam pasang surut, dan bahkan mengalami puncaknya pada medio 1980-2000an.

Mengidentifikasi secara ekstensif konflik sosial menggunakan metode anatomi konflik dan identifikasi mendalam mengenai kemunculan konflik menggunakan gagasan Emerging Conflict Louis Kriesberg mampu membantu memberikan pemahaman yang mendalam untuk mendeskripsikan dan memproduksi kebijakan sosial yang tepat terkait konflik sosial yang bersangkutan.

Adlina Khairunnisa[ii]

Fiel Kautsar[iii]

Rizki Akbar Hasan[iv]

Catatan Kaki

 

[i] Tulisan ini dibuat sebagai salah satu tugas matakuliah Konflik Sosial dan Pengelolaan Konflik yang diajarkan di Departemen Sosiologi, FISIP-UI. Untuk kritik dan saran, silahkan hubungi alamat surel penulis

[ii] Mahasiswi Program Sarjana Departemen Sosiologi FISIP-UI. khairunnisaadlina@yahoo.com.

[iii] Mahasiswa Program Sarjana Departemen Sosiologi FISIP-UI. fielkautsar@gmail.com.

[iv] Mahasiswa Program Sarjana Departemen Kriminologi FISIP-UI. rizki.akbar21@ui.ac.id.

[v] BBC News. (2004). Indonesia flashpoints: Kalimantan. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3811219.stm. Diakses pada 14 Maret 2015.

[vi]Ibid

[vii] De Joonge, Huub; Nooteboom, Gerben. (2006).  Why the Madurese? Ethnic Conflict in West and East Kalimantan Compared. Asian Journal of Social Science, Vol. 34, No. 3 (2006), pp. 456-474. Brill Publisher bekerjasama dengan JSTOR. http://www.jstor.org/stable/23654485. Diakses pada 11 Maret 2015

[viii]Kriesberg, Louis. (1998). Constructive Conflicts From Escalation to Resolution. Chapter 3, Emerging Conflict. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Boston. Amerika Serikat

Gambar

indonesia-tourism.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s