KPK, bukan satu- satunya jalan

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/09/07/msr257-samad-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-152-triliun
Sumber: http://www.republika.co.id

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”- Lord Acton

Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup. Kata- kata ini dimaknai Lord Acton sebagai standar penilaian terhadap semua orang yang mempunyai otoritas atau kewenangan dalam kebijakan. Hal ini, tentunya, bukan menjadi suatu sentimen bagi pihak otoritas yang tidak mendasar. Namun bisa saja, kekuasaan memang dapat menjadi bias dimaknainya, jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Apalagi dengan adanya ketidakterbukaan institusi pemerintah terhadap keuangan dan juga peningkatan korupsi dari tahun ke tahun yang dilakukan insitusi pemerintahan.

Menurut Transperancy International Indonesia[1] tahun 2013, sekitar 65 persen responden menilai pemberantasan korupsi dinilai belum efektif dan sejalan dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap pemerintah. Bahkan, sekitar 30 persen responden Indonesia menilai tindakan pelaporan mereka tidak akan merubah apapun. Hasil ini justru dimaknai sebagai tindakan yang dianggap ‘pelemahan’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga yang menangani kejahatan korupsi terhadap institusi negara.  Kemunculan lembaga- lembaga hukum yang berbasiskan kejahatan korupsi, baik dari pemerintah maupun yang bukan dari pemerintah, dinilai menjadi fokus isu pada era reformasi pasca runtuhnya era Soeharto yang ototoriter. Sementara itu, Menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 34. Dengan menggunakan skala 0- 100, di mana angka 0 berarti sangat korup, sementara 100 berarti negara yang sangat bersih. Penunjukan angka 32, Indonesia sendiri masih terbilang rendah dan merupakan negara yang korup.[2]

Hal ini bisa menjadi suatu kemajuan dalam pemberantasan korupsi yang sudah terlegitimasikan dalam suatu lembaga penegak hukum serta didukung oleh rakyat. Namun,  John Girling dalam bukunya Corruption, Capitalism, dan Democracy[3], mengemukakan bahwa korupsi menjadi masalah sistemik dan masalah yang mendalam yang perlu diurai. Bukan berarti langkah maju dengan membentuk institusi pemberantasan korupsi dan memberantas korupsi dapat dikatakan telah usai. Hal ini justru menjadi langkah awal dalam pemberantasan korupsi yang tidak hanya melalui institusi saja, tapi juga melalui pembenahan  melalui sistem pula.

Konteks Korupsi Di Asia Tenggara

Dalam bukunya, Girling menyebutkan bahwa terdapat kemiripan antara dinamika korupsi di tiga wilayah yang ia teliti (Filipina, Indonesia, dan Thailand; Perancis; dan Inggris). Kemiripan itu diantaranya mengenai pembangunan institusi demokratik sebagai solusi penyelesaian korupsi serta dipandangnya korupsi sebagai permasalahan hukum semata. Secara politik, hampir semua negara- negara Asia Tenggara mempunyai bentuk pengalaman dalam mengaplikasikan demokrasi, seperti di Thailand pada tahun 1970; 25 tahun Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soeharto; dan hampir 15 tahun Marcos di Filipina sebagai diktator. Hal semacam tersebut merupakan kondisi yang disebutkan formula Acton yaitu power corruption. Adanya suatu keintensifan dan kesempatan untuk ‘korupsi politik- ekonomi’ yang melekat dalam ketidakcocokan antara teori dan praktek politik ekonomi berada pada kedua rezim demokratis dan otoriter.[4] Namun demikian, hal ini adalah sebuah karakteristik era modern, dinamika pada era kapitalisme cenderung merusak proses demokrasi yang sedang berkembang, dan korupsi itu sendiri adalah suatu bentuk yang dinamis yang bisa setiap saat dapat menempel pada era manapun.

Asia Tenggara dapat dilihat sebagai model pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, hal tersebut muncul pada masyarakat sipil, sebagai produk ekonomi pembangunan, bergerak menuju otonomi, masyarakat sipil menyediakan dasar sistem politik yang lebih representatif yang dimaksudkan untuk menggantikan rezim otoriter (militer atau birokrasi) seperti Thailand dan Indonesia. Dengan demikian, pada masyarakat Asia Tenggara, daya korupsi menurun, namun, korupsi ekonomi politik, sebaliknya, semakin meningkat. Korupsi mengambil bentuk- bentuk baru dalam menganggapi perubahan kondisi sosial.[5]

Girling mencoba memperlihatkan bahwa dalam pemilu, seseorang yang mengikuti pemilu dapat mengakumulasikan modal yang dia keluarkan ketika mengikuti pemilu saat ia menduduki jabatan politik. Itulah yang terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia dan Filipina. Mahalnya biaya kontestasi elektoral sebagai salah satu penyebab potensial dari korupsi, yang juga terjadi di Amerika Serikat (AS). Pada tahun 1998, masing- masing calon Presiden AS menghabiskan sekitar 70 juta dollar AS dalam pemilu. Sementara, calon senator yang memenangkan pemilu rata- rata menghabislan lebih dari 3 juta dollar AS.[6]

Dalam bukunya, Girling mencoba mengungkapkan bahwa menyelesaikan masalah korupsi secara institusional bukan menjadi cara yang ampuh, namun perlu adanya penyelesaian permasalahan korupsi secara sistemik pula. Hal ini dicoba dalam penerapannya di Indonesia melalui KPK sebagai satu- satunya institusi pemberantasan korupsi dan bahkan dianggap lembaga superbody. Namun pada pelaksanaannya, niat yang juga didukung oleh kesempatan yang baik dalam memberantas korupsi, toh ternyata hanya sebatas niat karena dalam mekanisme check and balances justru dibenturkan dengan demokrasi itu sendiri. Nyatanya, mekanisme ini hanya dibatasi pada tingkat institusi, baik legislatif maupun yudikatif. Hal ini tentunya menjadi suatu pengabaian terhadap penciptaan ruang politik yang sebesar mungkin terhadap masyarakat dalam mekanisme tersebut. Pada hakikatnya, makna dari kekuasaan dalam demokrasi memaknai bahwa rakyat memegang kekuasaan  dalam membuat keputusan terhadap apa yang merupakan kebutuhannya, namun dalam praktiknya saja demokrasi dilakukan secara prosedural, diwakilkan, dan diambil alih oleh para penguasa itu sendiri. Adanya kesenjangan antara rakyat dan penguasa ini yang membuka peluang bagi penguasa untuk melakukan korupsi.

Ilustrasi By Lydia
Ilustrasi Oleh Lydia

Konstruksi Media Terhadap Korupsi

Pemberitaan KPK vs Polri yang saat ini telah memasuki fase di mana Pimpinan KPK, Abaraham Samad dijadikan tersangka akibat dokumen palsu. Sehari sebelumnya pun, adanya pemberitaan mengenai penetapan tidak sahnya Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadikan agenda pemberitaan tersendiri oleh media. Presiden Joko Widodo pun mengambil sikap dengan memberhentikan sementara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dan membatalkan pencalonan Budi Gunawan.[7]

Namun dengan adanya pemberitaan yang selalu gencar mengelukan keberpihakan di mana dan siapa yang harus dahulu diselamatkan, penulis menulis keberpihakannya dengan melihat ini dari sisi media dan dapat menjadi kritikan terhadap pemberitaan. Hal ini terlihat dalam sebuah gerakan yang dinamai #SaveKPK setelah adanya berita penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto hingga lebih dari 43.000 tweet dan bahkan menjadi trend topic di dunia.[8] Munculnya reaksi yang membludak ini direalisasikan oleh gerakan masyarakat awam dengan aksi teatrikal memakai topeng Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto pada Minggu, 25 Januari 2015 pada acara car free day sebagai bentuk dukungan moral.[9] Sementara itu, pada Rabu, 18 Februari 2015 kemarin muncul dalam gerakan almuni dan mahasiswa UI yang memberi dukungan terhadap KPK dengan membuat aksi teatrikal pula.[10][11][12]

Penulis pun mencoba mengurai ini dari sisi pemberitaan dengan dimunculkannya kembali istilah ‘cicak melawan buaya’, menjadikan kejahatan korupsi menjadi menarik diperbincangkan di media massa. Pada tahun 2009 silam, seperti yang dilansir merdeka.com[13], Susno Duadji sebagai mantan Kabareskrim Mabes Polri memberikan pernyataan- pernyataan kontroversial yang menyinggung persaingan antara KPK dan Polri dan menganalogikan Cicak melawan Buaya. Akibatnya, masyarakat mendukung KPK dan mengolok- olok Polri. Adanya insitusi KPK sebagai institusi penegak hukum yang menangani kasus korupsi dijadikan media sebagai objek dalam pemberitaan. Pada perseturuan yang melibatkan kedua institusi tersebut tahun 2015 ini, media mencoba menkonstruksikan kejahatan korupsi sebagai extraordinary crime. Hampir setiap media massa mengemukakan bahwa KPK sebagai lembaga institusi penegak hukum yang mempunyai track record baik dalam pemberantasan korupsi tidak pernah salah dan bahkan sebaliknya bagi institusi Polri dikonstruksikan kotor, korup, dan lain- lain. Voaindonesia.com[14] menyebutkan pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Polri terkait isu pemaksaan pemberian kesaksian palsu, koalisi masyarakat sipil anti korupsi yang terdiri dari LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga praktisi serta mantan pimpinan KPK melakukan gerakan #saveKPK di kantor KPK di Jakarta. Hampir semua media menyebutkan bahwa KPK memang pantas dibela dan Polri harus dibersihkan dari korupsi. Tentunya jika kita telaah dengan lebih dalam lagi, dari sisi pemberitaan tentunya tidak secara proposional. [15]

Sisi pemberitaan pada media online dan cetak yang tidak proposional dalam melihat kejahatan dapat diperlihatkan melalui tulisan dari Cecil Greek. Cecil Greek pun menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul Becoming a Media Criminologist: Is Newsmaking Criminology Possible, adanya sejumlah masalah yang muncul dalam pemberitaan kejahatan di media massa seperti penggunaan bahasa (terminologi) yang menyebabkan misinterpretasi.[16] Artinya, media massa pun dapat mengaburkan sisi kebenaran dalam suatu pemberitaan terlebih lagi dalam kisruh antara KPK- Polri. Apalagi dengan adanya tekanan dari masyarakat yang menuntut pembersihan Polri dan justru mendukung KPK secara berlebihan. Tindakan kolektif yang tergabung dalam gerakan #saveKPK ini tentunya menyimpan pesan tersendiri, setelah adanya pernyataan bahwa perlu adanya Perpu mengenai impunitas pimpinan KPK yang artinya kebal hukum. Dalam sebuah wawancara kepada Ketua DPR RI Setya Novanto di metrotvnews.com[17], menyebutkan bahwa wacana ini masih terus dibahas oleh anggota dewan.

Adanya peran media dalam mengontrol bahkan menggiring suatu opini di masyarakat dalam memberikan simbol- simbol terkait kejahatan korupsi menjadikan masyarakat reaktif atas setiap pemberitaan, khususnya kejahatan korupsi. Judul- judul seperti Jangan Amputasi KPK, upaya pelemahan, kriminalisasi, dan lain- lain[18][19] menjadi suatu upaya dengan memperlihatkan KPK pantas dibela. Media sebagai representasi informasi bagi masyarakat mewakilkan suara- suara masyarakat juga mencoba untuk mensimplikasi masalah korupsi yang sistemik ini menjadi masalah antara dua insititusi penegak hukum antara KPK dan Polri. Kemudian, masalah ini berlarut- larut melalui kedua ikon di dalam dua kubu antara KPK dan Polri, yaitu KPK dengan Bambang Widjayanto dan Abraham Samad dan Polri dengan Budi Gunawan. Jewkes mengungkapkan bahwa upaya simplikasi ini sebagai bagian dari upaya mereduksi masalah dan memudahkan penonton atau pembaca untuk memahami masalah tersebut.[20]

Dalam hal ini, Yvonne Jewkes dalam bukunya yang berjudul “Media and Crime” diterangkan bahwa pendekatan secara teoritis dalam pembahasan mengenai media dalam membentuk ide, nilai, opini, dan perilaku kita dapat dibentuk. Pada pemberitaan tentang kejahatan, media telah berperan dalam memberikan informasi mengenai kejahatan dan juga mempunyai tugas untuk menghibur. Pemberitaan pun melihat hasrat dari penonton dengan mendramatisasi kejahatan yang tidak biasa. Tentunya efek dalam pengaruh media, memperlihatkan adanya hegemoni dalam memahami kekuasaan media sebagai ekspresi kepentingan para penguasa bahkan pemilik media. Adanya news values atau nilai berita dalam suatu pemberitaan pula yang menjadi faktor determinan di dalam masyarakat dalam menentukan sikap terhadap pemberitaan. News Values sendiri merupakan suatu pertimbangan nilai yang wartawan dan editor buat untuk membuat suatu daya tarik terhadap cerita kepada masyarakat dan bisa saja ini menjadi kepentingan umum pula. Hal ini pun tercermin dalam angka penjualan yang buruk karena kurangnya daya tarik terhadap cerita, namun hal ini pula yang menjadi pembenaran terhadap tumbuhnya ketergantungan pada cerita yang didramatisasi atau hal yang sensasional. [21]

Jewkes mengemukakan bahwa ada 12 news values terhadap bentuk berita kejahatan, yaitu

  • Threshold
  • Predictability
  • Simplication
  • Individualism
  • Risk
  • Sex
  • Celebrity or High status persons
  • Proximity
  • Violence
  • Spectacle or graphic imagery
  • Children
  • Conservative ideology and political diversion[22]

Media sendiri terlalu berfokus pada institusi yang menangani tindak pidana korupsi sebagai lembaga yang harus ada dan selamanya harus berjalan. Namun, ini bukan menjadi jalan utama terhadap pemberantasan korupsi. Masih banyak cara dalam mencari sebuah akar masalah korupsi secara sistemik, bukan lagi secara institusional. Apalagi, KPK saat ini masih dianggap sebagai insitusi yang secara formal saja ada sebagai penunjukan atau imej dalam keseriusan pemerintah dalam menangani korupsi. Namun perlu adanya penggiat- penggiat anti korupsi baik dari masyarakat maupun dari pemerintah yang mulai dengan mentransparasikan setiap lembaga pemerintahan bahwa setiap insitusi punya potensi dalam berbuat tindak korupsi atau kejahatan korporasi. Namun dalam pemberitaan media massa terhadap apa dan siapa yang benar dari persepektif masyarakat, telah dibiarkan menjadi kebenaran yang bias dan telah dianggap sebagai kejahatan dalam bentuk mitifikasi (pengaburan) media.[23]  Seharusnya apa yang kita maknai sebagai pemberantasan korupsi adalah melalui pergerakan- pergerakan yang saling awas- mengawasi atau mekanisme check and balances yang melibatkan rakyat bukan diwakilkan melalui lembaga yang ‘dianggap’ wakil rakyat. Hal ini menjadi penting dalam pemahaman kita bahwa seolah- olah kita tidak bisa bergerak menangani penanganan korupsi yang sudah terstruktur, sistematis, dan masif, padahal sebenarnya kita sangat bisa dalam mengawali pemberantasan korupsi serta kejahatan lainnya yang tentunya berbobot sama. Beranilah dalam bertindak karena pada akhirnya hanya kita yang bisa

“Semua yang terjadi di bawah kolong langit adalah urusan setiap orang berpikir”- Pramoedya Ananta Toer

Rayhan Pratama


[1] http://www.tempo.co/read/news/2013/07/11/063495315/Tingkat-Kepercayaan-Masyarakat-Indonesia-Turun diakses Kamis, 19 Februari 2015 pukul 19.19

[2] http://www.transparency.org/cpi2014/infographic#compare

[3] Girling, John. 1997. Corruption, Capitalism, and Democracy. Routledge: Taylor and Francis Group. London. Pp. 1-2

[4] Op Cit. John Girling. 42- 43

[5] Op Cit. John Girling. 43

[6] Op Cit. John Girling. 32

[7] http://m.news.viva.co.id/news/read/591889-kpk-versus-polri–jokowi-ambil–jalan-tengah- diakses 19 Februari 2015 pukul 20.17

[8] http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150122_trensosial_savedkpk diakses 19 Februari 2015 pukul 20.30

[9] http://www.tempo.co/read/news/2015/01/25/063637519/Sepeda-Jokowi-Save-KPK-dan-Rakyat-Tak-Jelas diakses 19 Februari 2015 pukul 20.40

[10]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/18/16163431/Alumni.dan.Mahasiswa.UI.Beri.Dukungan.Langsung.ke.Gedung.KPK diakses pada 19 Februari 2015 pukul 20.40

[11] http://news.detik.com/read/2015/02/18/080151/2836202/10/imam-prasodojo-ajak-alumni-ui-mari-ramaikan-ui-save-kpk diakses pada 19 Ferbruari 2015 pukul 20.40

[12] http://iluni.net/berita/190-iluni-ui-stop-kriminalisasi-kpk diakses pada 19 Februari 2015 pukul 20.45

[13] http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kasus-susno-duadji.html diakses jumat, 30 Januari 2015 pukul 11.40

[14] http://www.voaindonesia.com/content/koalisi-masyarakat-sipil-lakukan-gerakan-save-kpk/2610416.html diakses Jumat, 30 Januari 2015 pukul 11.44.

[15] http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/27/350286/kpk-kebal-hukum-ketua-dpr-kita-lihat-perkembangannya diakses pada Jumat, 30 Januari 2015 pukul 10.40

[16] Gregg Barak (1994), Media, process, and the social construction of crime: Studies in newsmaking criminology. NY: Garland Press.

[17] http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/27/350286/kpk-kebal-hukum-ketua-dpr-kita-lihat-perkembangannya diakses Jumat, 30 Januari 2015 pukul 11.40

[18] http://nasional.kompas.com/read/2014/04/23/0945571/Jangan.Amputasi.KPK

[19] http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/10/330228/perangi-korupsi

[20] Jewkes, Yvonne. 2004. Media and Crime: Key Approaches to Criminology. Sage Publications. London. Pp. 43- 44

[21] Ibid. Pp. 37- 38.

[22] Ibid. Pp. 40.

[23] Mustofa, Muhammad. (2010). Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran hukum. Bekasi. Sari Ilmu Pratama. Hal. 174- 175.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s