Where are you, Mr. President?

Dokumentasi: www.globalindonesianvoices.com
Dokumentasi: http://www.globalindonesianvoices.com

Jumat kemarin masyarakat Indonesia dikejutkan dengan pemberitaan media massa mengenai penangkapan salah satu pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat ini, Bambang Widjayanto. Dalam pemberitaan tersebut BW, sapaan akrab Bambang Widjayanto, dijemput oleh beberapa orang yang mengaku dari anggota Bareskrim Mabes Polri.[1]

Kasus ini mengingatkan kita pada peristiwa lalu yang terjadi antara Polri dan KPK yang diberi istilah Cicak vs Buaya. Dalam penelusuran lebih jauh, konflik yang terjadi baru-baru ini bermula dari tidak dilibatkannya KPK dalam penunjukkan Kapolri oleh Presiden Joko Widodo kepada Komisi III DPR RI. Tentu hal ini menimbulkan pro- kontra. Selain Presiden memiliki hak prerogatif sebagai pemimpin tertinggi negara, ia juga mempunyai janji dalam masa kampanyenya untuk menunjuk penegak hukum yang bersih dari tindak pidana, khususnya korupsi, sebagai salah satu upaya membebaskan Indonesia dari kejahatan extraordinary crime tersebut. Usut punya usut, pelapor pada kasus BW yang disangkakan terjadi saat 2010 dalam kasus Pilkada Kalimantan Tengah bernama Sugianto. Pelapor Bambang Widjojanto tersebut tercatat pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2009-2014.[2]

Pandangan kriminologis

Penulis akan melihat kasus ini dengan menggunakan kacamata kriminologi melalui perspektif reaksi masyarakat, bagaimana peristiwa tersebut langsung memicu banyak sekali polemik baik di media sosial maupun di dunia nyata.  Bahkan dalam waktu 3 jam  saja petisi yang mendukung KPK dengan slogan “#saveKPK” berhasil menembus angka 15 ribu lebih dan terus bertambah sampai tulisan ini diturunkan[3].

Reaksi masyarakat dalam objek kajian kriminologi memiliki dimensi yang kompleks. Hal ini terkait pendefinisian dalam kata ‘reaksi’. Mustofa (2010) mendefinisikan reaksi sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang-orang untuk menanggapi atau membalas atas suatu rangsangan atau provokasi yang berasal dari luar orang yang melakukan tindakan tersebut. Rangsangan atau provokasi tersebut dapat berbagai bentuk tindakan, misalnya tindakan kejahatan, pujian, olok-olok dan sebagainya. Reaksi masyarakat atas terjadinya kejahatan adalah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama- sama, dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan. Reaksi ini tentunya bertujuan untuk menunjukan bahwa tindakan tersebut agar tidak ditiru oleh masyarakat lainnya. Reaksi ini pula yang dapat dijadikan pengendalian sosial terhadap kejahatan.[4] Yah, menurut masyarakat saat ini, ada suatu tingkatan yang dinamakan “penting” atau “gawat darurat” terhadap kejahatan yang dinamakan korupsi. Sepak terjang lembaga KPK dan pemberitaan terhadap KPK dalam media dianggap sangat membuat masyarakat terkesan. Citra yang dibangun tersebut membuat rasa ‘kepemilikan’ masyarakat dan jadi sebuah andalan bagi masyarakat untuk ikut bangga dalam pemberantasan korupsi saat ini.

Dokumentasi: Rayhan Pratama
Dokumentasi: Rayhan Pratama

Bukan ‘Cicak’ lagi

Dapat dibandingkan terhadap institusi POLRI, terakhir dengan adanya penangkapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang disangkakan atas kasus rekening “gendut” menjelang pelantikannya oleh KPK menjadikan citranya semakin bagus di mata masyarakat karena dinilai tegas.[5] Pada saat yang bersamaan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin menurun. Dapat dipahami bahwa reaksi masyarakat atas terjadi kasus yang melibatkan dua institusi yang mempunyai kewenangan yang sama dalam menegakan hukum, tentunya membuat masyarakat pun bingung. Dalam kasus ini, penulis juga tidak dapat membuat opini di mana saya akan memihak. Tapi, hal yang menarik adalah bagaimana sebenarnya reaksi masyarakat atas terjadinya aksi saling sikut menyikut antar institusi. Walaupun menurut saya pribadi, sah saja ketika institusi penegak hukum melakukan tindakan penangkapan, apalagi telah ditemukan bukti yang kuat untuk menangkap. Apalagi, posisi tawar dari KPK sama dengan institusi penegak hukum lainnya. Jadi sepakat jika KPK bukan cicak lagi?

Dalam kaitannya dengan kasus penangkapan BW, masyarakat melihat bahwa ada usaha-usaha provokasi dari luar KPK untuk melemahkan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya Institusi KPK. Sehingga tidak heran bagaimana timbulnya resistensi dari masyarakat untuk mempertahankan lembaga tersebut. Memang dalam kasus ini masih terlalu dini kita menyimpulkan bahwa ini adalah kasus antar lembaga atau masalah personal elitis di kedua lembaga tersebut. Lebih jauh munculnya reaksi tersebut dilakukan secara bersama-sama. Tujuan dari adanya reaksi tersebut diharapkan dapat menimbulkan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya atau tidak ditiru oleh warga lainnya. Semacam tanda sinyal bahwa, rakyat tidak tinggal diam, kami selalu menyaksikan apa yang terjadi pada negeri ini.

Namun bila melihat berbagai kesimpangsiuran informasi yang tersebar di masyarakat, penulis kembali mengajak pembaca untuk memilah mana informasi yang baik dan valid untuk kita percayai kebenarannya. Walau bagaimanapun, kasus ini merupakan peristiwa politik yang mengandung banyak unsur kepentingan, sehingga bisa saja saya atau anda terjebak dalam kepentingan yang kita tidak pahami. Selain itu bagi penulis, pentingnya transparansi baik dari KPK maupun Polri dalam kasus yang sedang terjadi saat ini dibutuhkan agar dapat menjawab berbagai informasi yang tersebar di masyarakat, agar tidak timbul polemik kegaduhan dalam perpolitikkan nasional. Karena hal tersebut jelas akan mengganggu kestabilan penegakan hukum di Indonesia. Kita boleh bereaksi, tapi mari bersama-sama kita menjaga kekritisan dalam kondisi apapun.

Rinaldi Ikhsan Nasrullah

[1] Diolah melalui berbagai sumber media online

[2] Diakses pada http://www.tempo.co/read/news/2015/01/23/063637107/Ini-Profil-Pelapor-Bambang-Widjojanto-ke-Polisi?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed pukul 18.54 23 januari 2015.

[3] Diakses pada http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150123212601-12-27004/tiga-jam-petisi-dukung-bambang-widjojanto-tembus-15-ribu/ pukul 2.36 24 januari 2015

[4] Mustofa, Muhammad. (2010). Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum. Sari Ilmu Pratama. Bekasi. Hal. 69

[5] http://www.tempo.co/read/news/2015/01/14/078634795/Dua-Aset-Ini-Sumbang-Rekening-Gendut-Budi-Gunawan diakses pada Minggu, 25 Januari 2015 pukul 22.00


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s