Mati, Pantaskah?

Dokumentasi: http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/8d/cf/fe/8dcffe92b00cb44932f4c6b685e021d5.jpg
Dokumentasi: http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/8d/cf/fe/8dcffe92b00cb44932f4c6b685e021d5.jpg

Seperti mati rasa mendengar hukuman mati, seolah- olah begitu mudahnya nyawa manusia dihilangkan. Dalam sekejap, bulu kuduk merinding seakan membesitkan angin ke dalam tubuh- tubuh yang mendengarnya. Orang yang mendengarnya pun seakan beragam saling sahut- menyahut menanggapi hukuman mati. Ada masyarakat yang menanggapi setuju atas hukuman mati, namun ada pula yang biasa saja dan juga ada yang menolak dengan tegas.

Perdebatan ini kian meruncing pada dua sisi mata uang berbeda antara pro dan kontra. Atas dasar menegakan keadilan, kedua sisi ini saling menunjukan permukaannya. Dalam hitungan jam pula, perdebatan kian tiada usai dan  6 terpidana  kasus narkoba akan dieksekusi, 18 Januari 2015[1] pukul 00.00 WIB. Lokasinya, 5 terpidana di Nusakambangan dan 1 lainnya di Boyolali. Mereka yang terdera hukuman mati, yaitu lima dari enam nama tersebut adalah warga negara asing. Marco Archer Cordosa berkebangsaan Brasil, Ang Kiem Soei alias Tommy Wijaya berkebangsaan Belanda, Namaona Denis berkebangsaan Malawi, Daniel Enemuo berkebangsaan Nigeria, dan Tran Thi Bich Hanh berkebangsaan Vietnam dan satu dari warga negara Indonesia, Rani Andriani alias Melisa Aprilia. Padahal beberapa hari sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menolak 64 grasi terpidana mati dan beberapa hari kemudian dilaksanakannya eksekusi mati.

Sebuah usaha dari penundaan eksekusi terpidana mati telah dilakukan oleh Dian Purnomo melalui petisi change.org[2], bahkan ketika penulis sedang mengerjakan tulisan ini pun selalu diingatkan melalui petisinya “6 jam menjelang 18 Januari 2015”. Tentunya bagi pemerhati HAM menjadi kegentingan tersendiri dalam hitungan jam menuju 18 Januari 2015. Di sisi lain, hukuman mati mencuatkan kemajuan sekaligus kemunduran dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dapat menunjukan suatu ketegasan terhadap hukum yang berlaku atau mengembalikan hukum kepada zaman purba?

Eksekusi ini pun menuai kecaman dunia Internasional[3], seperti yang dikemukakan Federica Mogherini yang menyayangkan hukuman mati ini. Selain itu seperti yang dilansir liputan6.com[4], Presiden Brasil, Dilma Rousseff meminta banding kepada Presiden Joko Widodo dengan meringankan kedua warga negaranya, Marco dan Rodrigo yang sekian jam lagi akan dieksekusi. Bahkan, orang nomor satu di Brasil tersebut menyatakan kecewa terhadap penolakan keringanan tersebut dan hal ini akan memberikan dampak negatif bagi hubungan bilateral antara Brasil dan Indonesia.

Pada negara- negara yang telah menjadi adidaya seperti Amerika Serikat yang juga mengagung- agungkan hak manusia dalam salah satu  jurnal[5] dijelaskan bahwa di New Jersey, Amerika Serikat memberlakukan kebijakan New Jersey Death Penalty Abolition Movement (DPAM) yang berisikan penghapusan hukuman mati. Asumsi yang diberlakukan di sini adalah bagaimana kebanyakan orang setuju bahwa hukuman mati dapat menghilangkan hak hidup orang lain. Asumsi ini diperjelas dengan pernyataan William Gamson (1992) yang menyatakan bahwa ketidakadilan dapat menjadi kekuatan dalam memotivasi tindakan kolektif. Namun, kebijakan ini mengalami hambatan dengan masih banyaknya asumsi bahwa apa yang didefinisikan keadilan seperti “mata dibalas dengan mata” atau “nyawa dibalas dengan nyawa” atau dapat didefinisikan jika mengambil nyawa orang lain harus juga dibayar dengan nyawa lagi. Asumsi- asumsi tersebut yang menjadi pegangan kebanyakan orang selama ini. Kebijakan DPAM dapat memperlihatkan bahwa beberapa orang tidak bersalah mendapatkan hukuman mati dan hal ini yang menjadi alasan kuat apa yang didefinisikan keadilan saat itu serta mulai mendefinisikan kembali apa yang dimaksud keadilan. Kebanyakan orang menjadikan hal tersebut sebagai representasi ketidakadilan dengan mempertaruhkan nyawa orang tidak bersalah.

Dokumentasi: radarpena.com
Dokumentasi: radarpena.com

Irrevocable dan Kepastian Hukum

Pada dasarnya, hukuman mati merupakan hukuman yang  tidak bisa dikembalikan. Artinya, jika sudah terjadi hukuman mati tersebut tidak dapat diubah segala keputusannya. Bahkan, sangat sulit untuk dijalankan karena pada pelaksanaannya serta memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati pada pelaku kejahatan. Maka dari itu, suatu penghukuman yang dijatuhkan bukan dari keberadaan hukuman itu ada dalam suatu dokumen, tetapi adanya suatu kesan dari hukuman itu sendiri.

Dalam konteks penghukuman, ada bagian penting yang perlu dijadikan dasar berpikir, yaitu kepastian hukum. Di Indonesia sendiri, kepastian akan hukum yang bukan hukuman mati saja belum terlalu jelas, apalagi jika dikaitkan dengan hukuman mati yang menyangkut nyawa manusia. Apakah relevan hukuman mati diberlakukan jika dalam hukum di Indonesia sendiri masih belum jelas bentuknya?

Seperti yang dilansir sindonews.com[6], dari data yang terhimpun, sejak tahun 1987 ada setidaknya 189 terpidana yang telah dijatuhi pidana mati. Dari jumlah tersebut, sampai dengan Januari 2015, masih ada 164 terpidana mati yang menunggu eksekusi Jaksa Agung.
Indriaswati menambahkan, terdapat tiga argumen pokok mengapa hukuman mati menjadi tak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pertama, penerapan hukuman mati bermasalah secara konseptual dan bertantangan dengan hak untuk hidup dalam konstitusi.  Kedua, penerapan hukuman mati juga bermasalah dalam tataran implementasi. Ketiga, pemberlakuan hukuman mati juga sejatinya bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah koreksi, bukan ajang pembalasan dendam. Hal ini pula yang seharusnya menjadi landasan berpikir bagi setiap manusia yang bermartabat, bukan “mata dibalas dengan mata” apalagi “nyawa dibalas dengan nyawa”.

Pada akhirnya hal ini akan merujuk kembali bagaimana efek dari narkoba itu sendiri yang menyebabkan hingga kematian banyak orang bagi yang memakainya. Namun,  bagaimanapun dengan melihat kembali konteksnya ini adalah di Indonesia, yang bahkan implementasi hukumnya masih “belang- bentong” mungkin mesti disadari bahwa jauh melihat ke dalam lagi pengedar dan gembong narkoba masih berkeliaran dan bahkan mungkin tertawa, jika dalam penerapan hukumnya masih cacat, lalu siapa yang kalian eksekusi mati? upaya perampasan hak hidup seseorang yang terlegitimasi melalui undang- undang tetap kita tidak bisa tolerir. Bahkan, dalam kondisi bagaimanapun hak hidup tidak bisa dikesampingkan (non derogable rights).

Efek Jera Itu Tidak Ada

Adanya penghukuman menjadi konsekuensi dari terjadinya kejahatan, tapi pada dasarnya setiap pelaku kejahatan, termasuk pelaku kejahatan pasti telah mengantisipasi atau menghindari penghukuman yang ada di depannya. Itu artinya, efek jera yang seharusnya menjadi dampak bagi penghukuman tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, kejelasan akan hukuman mati sebagai representasi penghukuman pada kejahatan serius masih terus dipertanyakan. Efek jera pun tidak dapat diukur pada masyarakat, apalagi konteks yang berlaku di sini adalah hukuman mati. Mungkin, hanya orang yang telah mendapatkan hukuman mati yang dapat menjelaskan apakah ia jera atau tidak atas perbuatannya tersebut. Selain itu, efek jera juga berdasarkan pemahaman masyarakat yang tidak dapat diukur apakah pelaku akan melakukan kejahatan lagi atau tidak, apakah hukumannya tepat atau tidak, dan lain- lain.

Efek jera pun tidak dapat disamakan dengan angka kejahatan. Misalkan, efek jera berpengaruh pada masyarakat, namun belum tentu angka kejahatan pun berkurang karena masalah efek jera dan penurunan angka kejahatan merupakan hal yang berbeda. Apakah mantan pelaku kejahatan merupakan orang yang pasti sama akan melakukan kejahatan yang sama lagi? Karena efek jera sendiri berlaku kepada orang yang pernah melakukan kejahatan dan pernah mengalami penghukuman, sementara itu angka kejahatan belum tentu turun didasarkan atas keadaan efek jera terhadap mantan pelaku. Jika melihat pada sisi kelayakan, apakah sudah ada alat ukur yang dapat menjelaskan dan mendeskripsikan siapa yang pantas atau layak dalam hukuman mati? Walaupun sebenarnya telah ada hukum yang secara tertulis menuliskan hukuman mati berlaku pada kejahatan apa dan seperti apa, namun hal tersebut masih menjadi pertanyaan karena institusi pembuat hukum adalah manusia dan manusia tidak bisa membuat keputusan atau mengukur siapa yang layak mati atau tidak.

Rayhan Pratama

[1] http://news.liputan6.com/read/2162080/detik-detik-jelang-eksekusi-mati-gembong-narkoba diakses Jumat, 16 Januari 2015 Pukul 22.36.

[2] https://www.change.org/p/presiden-jokowi-tunda-eksekusi-terpidana-mati/u/9326506?tk=ddqvYUuz1vBx-dF3k4wotdmNdkxfhxZiM_G-SuhP0SA diakses Sabtu, 17 Januari 2015 pukul 18.00.

[3] http://www.tempo.co/read/news/2015/01/16/063635305/Uni-Eropa-Kecam-Hukuman-Mati-di-Indonesia diakses Sabtu, 17 Januari 2015 pukul 10.05.

[4] https://m.liputan6.com/news/read/2162326/permohonan-presiden-brasil-ke-jokowi-soal-eksekusi-mati-warganya diakses Sabtu, 17 Januari 2015 pukul 11.10.

[5] Hoover, Andy; Cunningham, Ken. 2014. Framing, Persuasion, Messaging, and Messengers: How the Death Penalty Abolition Movement Succeeded in New Jersey. Humanity & Society. Vol. 38 (4). Sage Publication. Pp. 443- 467.

[6] http://nasional.sindonews.com/read/951913/13/dukung-eksekusi-mati-komitmen-ham-jokowi-dipertanyakan-1421471803  diakses Sabtu, 17 januari 2015 pukul 11.15.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s