Hukuman Mati, dari manusia untuk manusia

Dokumentasi: merdeka.com
Dokumentasi: merdeka.com

Perdebatan tentang hukuman mati bukan merupakan hal yang baru di Indonesia maupun di dunia internasional. Perdebatan ini muncul mengingat bahwa hukuman mati pada dasarnya adalah hukum konstitusi melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup yang memiliki asas non-derogable atau tidak bisa dicabut kapanpun dan dalam keadaan apapun. Manusia pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan yang setara dan bebas, maka dari itu manusia tidak berhak untuk mencabut hak hidup orang lain sekalipun melakukan kejahatan. Hak hidup di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 28A. Namun dalam hal ini hukum di Indonesia terkesan tidak memiliki konsistensi dalam melaksanakan pasal tersebut yang merupakan bagian UUD 1945 yang menjadi dasar negara Indonesia. Hal ini dikarenakan sampai saat ini masih terdapat kejahatan dengan ancaman hukuman mati contohnya anatara lain tindak pidana terorisme (UU No. 15 Tahun 2003), narkotika (UU No. 2 Tahun 1997), makar (Pasal 104 KUHP), dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Saat ini ramai dibicarakan tentang eksekusi mati 6 orang narapidana tindak pidana pengedaran narkoba. Eksekusi ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, 18 Januari 2015. Keputusan eksekusi ini dilaksanakan setelah Presiden RI menolak memberikan grasi kepada 6 terpidana mati tersebut. Pelaksanaan hukuman mati ini tidak sedikit menuai kontra dari masyarakat Indonesia maupun dunia karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu melanggar hak hidup. Sekalipun itu merupakan sebuah kejahatan yang berat yaitu pengenaran narkotika namun hukuman mati bukan merupakan solusi. Hukuman mati disini terkesan sebagai sebuah pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terpidana mati karena melakukan kejahatan yang dianggap berat atau serius oleh negara. Padahal asas hukum di Indonesia sendiri sudah tidak menganut asas retributif (pembalasan) namun lebih bersifat edukatif, penyadaran dan perbaikan diri dari narapidana tersebut. Apakah setelah mati mereka dapat belajar? Tidak. Walaupun mereka sudah sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukannya, apakah mereka dapat melakukan perbaikan diri dan perbaikan terhadap masyarakat setelah mati? Tentunya tidak.

Dokumentasi: tempo.co
Dokumentasi: tempo.co

Hukuman mati selain menimbulkan polemik tentang hak asasi manusia juga menimbulkan polemik tentang keadilan hukum. Polemik keadilan hukum di sini maksudnya adalah pemberian hukum yang tidak adil antara pelaku kejahatan dengan ancaman hukuman mati. Contohnya adalah pelaku kejahatan narkotika dan pelaku kejahatan korupsi (diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999). Kedua kejahatan ini sama-sama memiliki ancaman hukuman mati bagi pelakunya. Namun sampai saat ini, pelaku tindak pidana korupsi tidak pernah ada yang diancam dengan hukuman mati. Padahal kejahatan seperti pembunuhan berencana, narkotika, dan terorisme sudah banyak yang diancam dengan hukuman mati, bahkan beberapa diantaranya sudah dilaksanakan vonis hukuman matinya. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan hukum antaran kaum yang memiliki kekuasaan dan relasi dengan kaum yang tidak memiliki kedua modal tersebut. Hukum yang seharusnya berifat adil juga dapat memberlakukan hukuman yang sama terhadap ke 6 terpidana narkotika yang akan dieksekusi mati dengan cara membatalkan hukuman mati tersebut dan diganti dengan hukuman yang setara dengan hukuman yang diberikan terhadap koruptor-koruptor tersebut, yaitu tanpa dijatuhi hukuman mati.

Manusia dilahirkan dalam keadaan setara dan bebas. Keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati dirasa sebagai hal yang mencerminkan ketidak-setaraan kedudukan antar manusia. Selain itu keputusan setiap hakim dapat berbeda-beda dalam memutuskan hukuman dalam kasus suatu kasus. Seorang hakim memang telah menjalani pelatihan dan pendidikan yang isinya agar selalu memutuskan hukuman secara objektif namun kembali lagi bahwa hakim adalah seorang manusia yang dapat dipengaruhi subjektivitas diri. Bahasa kasarnya ‘kalau beruntung kena penjara, kalau sial kena mati’. Selain kapasitas hakim menjatuhkan hukuman mati, ada pula bentuk lain dari ketidaksetaaraan antar manusia dalam kasus hukuman mati, yaitu grasi dari presiden. Grasi sendiri diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002. Grasi dalam kasus ini terkesan bahwa hidup dari terpidana tergantung pada grasi presiden yang juga seorang manusia. Terpidana diminta untuk memohon ‘hidup’ kepada presiden melalui grasi. Sistem seperti ini jika dipikir secara singkat maka dapat dikatakan ‘sudah divonis mati masih disuruh merendahkan martabat diri’.

Khanifuddin Latif


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s