Ketika Status ‘Melegalkan’ Perkosaan (Sebuah Analisis Mengenai Marital Rape)

Perkosaan bahkan terjadi dalam ruang yang paling privat sekalipun,

dan dilakukan oleh suami Ninik Rahayu

A (31) mengalami perkosaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Pernikahan pasangan tersebut berlangsung sudah hampir 15 tahun, dan selama itu pula suaminya kerap meminta melakukan hubungan seksual meski tahu bahwa A sedang dalam keadaan lelah ataupun sakit. Pelaku juga kerap memasukkan benda-benda lain ke dalam alat reproduksi A dan memaksa melakukan anal seks. Hal ini membuat A mengalami kesakitan, baik fisik maupun psikis, namun A selama ini memilih bungkam karena secara ekonomi masih bergantung pada suaminya tersebut. – Newsletter Komnas Perempuan, 8 Januari 2012.[1]

Marital Rape: Perkosaan dalam Pernikahan

            Perkosaan diambil dari bahasa latin, repere, yang berarti mencuri, memaksa, ataupun merampas. Secara lebih luas perkosaan didefinisikan oleh Rifka Annisa Women’s Crisis Center sebagai segala bentuk pemaksaan hubungan seksual, tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin, dan perkosaan ini juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan.[2] Berdasarkan kasus diatas, suami tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku perkosaan dalam pernikahan atau yang biasa disebut sebagai marital rape. Marital rape dapat diartikan sebagai segala bentuk hubungan seksual yang tidak diinginkan, yang dilakukan melalui paksaan, ancaman, atau ketika sang istri tidak mau melakukannya.[3] Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa sekitar 14 persen dari perempuan yang sudah menikah di Amerika Serikat, pada titik tertentu, mengalami spousal rape/marital rape.[4]

            Walaupun marital rape memang nyata dialami oleh banyak perempuan, tetapi nyatanya hal ini seringkali tidak dibicarakan, dan dikesampingkan. Pandangan bahwa suami berhak melakukan apapun terhadap istrinya, dan istri harus tunduk pada suami menjadikan beberapa perempuan ‘terjerat’ dan tidak dapat melaporkan mengenai marital rape yang dialami karena dia merasa bahwa hal itu bukanlah sebuah tindakan kejahatan, dan memang sudah seharusnya dia menuruti apa yang suaminya inginkan. Pandangan seperti ini merupakan hasil dari bagaimana masyarakat memandang laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan. Disisi lain, sang suami merasa mendominasi dan mempunyai hak untuk memaksa istrinya.

            Dalam kasus marital rape, terdapat beberapa tipe marital rape yang seringkali dialami oleh istri. Pertama adalah battering rapes dimana perempuan mengalami baik kekerasan fisik maupun seksual dalam hubungan mereka, perempuan yang diperkosa dan dipukuli oleh pasangannya mengalami beberapa bentuk kekerasan dimana beberapa diantaranya mengalami kekerasan fisik saat melakukan hubungan seksual dan juga ada yang mengalaminya setelah melakukan hubungan seksual. Bentuk marital rape lainnya yang sering dialami oleh perempuan adalah apa yang disebut sebagai sadistic rape, dimana perempuan mengalami penyiksaan dalam melakukan hubungan seksual. Pornografi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya sadistic rape.[5]

Hukum dan Marital Rape

            Dalam merumuskan marital rape sebagai sebuah kejahatan, terjadi perjalanan panjang dalam penegakan hukum. Faktanya, 30 tahun yang lalu, hukum mengenai perkosaan di beberapa negara memasukkan spousal exemption, atau pengecualian yang diberikan pada suami dimana dia mempunyai hak yang legal untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya tanpa perlu adanya persetujuan dari istrinya.[6] Hal ini terus berlangsung dan dianggap benar. Berdasarkan perumusan spousal exemption yang ada terlihat jelas bagaimana hukum bersifat tidak adil terhadap perempuan. Catherine MacKinnon berpendapat bahwa hukum, terutama yang berhubungan dengan perkosaan dan pelecehan seksual, merupakan sebuah cerminan dari dominasi laki-laki, dimana laki-laki menciptakan hukum yang mencerminkan sistem sosial tersebut yang kemudian menjadi perempuan sebagai subordinan.[7]

Hukum tersebut terus berlangsung di beberapa negara sampai akhirnya muncul gerakan-gerakan yang mencoba untuk melindungi perempuan terhadap marital rape yang mereka alami. Peristiwa marital rape yang semakin sering terjadi dianggap sebagai sebuah kejahatan yang merugikan perempuan, hal tersebut akhirnya mendorong beberapa negara untuk merumuskan marital rape di dalam hukum. Pada tanggal 5 Juli 1993, marital rape akhirnya didefinisikan sebagai sebuah kejahatan di setidaknya 50 negara.[8] Salah satu negara yang melarang marital rape adalah Kanada. Seperti negara-negara lainnya, Kanada juga pada awalnya tidak memberikan sanksi kriminal apapun untuk suami yang melakukan perkosaan terhadap istrinya. Perubahan di Kanada terjadi pada tahun 1983, sejak seorang Menteri Keadilan, Jean Chretien menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap hukum yang ada. Menurutnya, terdapat ketidaksetaraan dalam hukum dimana laki-laki bebas untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya tanpa memperhatikan hak-hak perempuan. Pendapatnya pun diterima oleh banyak kalangan masyarakat sehingga terjadi pembentukan ulang Kode Kriminal di Kanada dan untuk pertama kalinya sejak konfederasi tersebut berlangsung, marital rape dikategorikan sebagai sebuah tindakan kejahatan.[9] Sama halnya dengan perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya, hukuman yang akan diberikan terhadap pelaku marital rape pun akhirnya diatur. Marital rape yang terjadi akan diukur berdasarkan tingkat keseriusannya (bisa mencapai maksimum hukuman 10 tahun penjara).[10] Pendefinisian ulang yang dilakukan di Kanada ternyata memberi keuntungan dimana hal tersebut mempengaruhi pergerakan perempuan yang mencoba untuk menegakkan keadilan untuk perempuan, aktivis feminis juga mempunyai peran penting dalam terjadinya perubahan di Kanada.

Keadilan untuk Perempuan yang Menjadi Korban

            Marital rape merupakan bentuk perkosaan yang terjadi di ruang privat yang sangat sulit terdeteksi, itulah sebabnya pembahasan lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap marital rape harus diadakan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Banyak perempuan yang menjadi korban dari marital rape namun tidak mengadukan hal tersebut karena hukum yang ada masih tidak menjelaskan mengenai hal tersebut, kalaupun ada, kurangnya sosialisasi menjadi penyebab korban tidak mengetahui hal tersebut sehingga tidak dapat mengakses keadilan bagi dirinya.

            Pandangan mengenai laki-laki mempunyai kekuasaan yang lebih dan mendominasi perempuan dan budaya patriarki yang masih sangat kuat menjadikan perempuan korban marital rape mengalami viktimisasi berganda. Selain mereka mengalami perkosaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, mereka juga mengalami cibiran atau kekecewaan dari masyarakat karena mereka dianggap membangkan atau tidak patuh kepada suaminya jika ia menceritakan mengenai paksaan hubungan seksual tersebut. Walaupun hukum mengenai marital rape sudah ada di beberapa negara, namun hampir semua hukum yang ada hanya berfokus pada pelaku, tetapi tidak pada pemulihan korban.

            Korban perkosaan yang terus memendam apa yang terjadi padanya akan mengalami trauma yang mendalam. Kerusakan terbesar yang dialami korban perkosaan seringkali terjadi pada psikologisnya, yang memicu trauma dan depresi mendalam, dimana korban perkosaan menderita trauma yang lebih mendalam dibandingkan bentuk kejahatan lainnya, seperti pencurian.[11] Selain penderitaan yang dialami secara psikologis, perempuan sebagai korban marital rape juga mengalami kekerasan fisik, terutama jika perkosaan tersebut merupakan bentuk perkosaan yang juga menyakitinya secara fisik. Selain trauma, jika dilihat berdasarkan bentuknya, perempuan yang mengalami battering rapes oleh suaminya akan mengalami luka fisik seperti patah tulang, mata lebam, dan luka serius di bagian alat reproduksi[12] Untuk mencegah hal-hal tersebut, kepekaan terhadap perempuan yang menjadi korban marital rape diperlukan.

            Beberapa lembaga sosial yang peduli terhadap masalah ini juga harus mengetahui bagaimana cara-cara untuk mendapatkan fakta mengenai korban marital rape melalui beberapa bentuk survei. Hal yang sangat penting untuk ditekankan adalah untuk tidak menanyakan perempuan apakah mereka pernah ‘diperkosa’, (dalam kasus ini perempuan pasti akan menjawab tidak pernah) melainkan apakah mereka pernah mengalami hubungan seksual yang dilakukan bersama suami ketika mereka tidak menginginkannya, dipaksakan oleh suami, atau diancam oleh suami[13] Dalam hal ini selain bantuan dari lembaga sosial yang ada untuk peduli terhadap permasalahan marital rape, kebijakan yang ada juga perlu diperbaikin untuk menegakkan hak-hak korban.

Keadaan di Indonesia

            Di Indonesia sendiri, penanganan marital rape juga masih belum terlalu serius. Walaupun sudah terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hal ini yakni dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana pasal 5 juga mengatur mengenai larangan tindakan kekerasan seksual (lebih jelasnya kekerasan seksual diatur dalam pasal 8), yaitu pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan tetapi nyatanya sangat sulit untuk menegakkan keadilan dalam kasus marital rape. Sulitnya menegakkan keadilan dalam kasus ini juga disebabkan oleh definisi pemaksaan yang masih bias. Banyaknya kasus marital rape yang tidak ditangani oleh hukum juga diakibatkan karena minimnya laporan dari korban mengenai marital rape yang mereka alami. Di Indonesia, budaya patriarki masih sangat kental terasa, dimana dalam masyarakat masih sering mucul paham dimana istri harus memenuhi permintaan-permintaan suami dan memuaskan suami.

            Pandangan-pandangan tersebut membuat perempuan merasa bersalah jika tidak mematuhi suami dan secara tidak langsung menjadikan perempuan sebagai korban dari budaya patriarki dimana laki-laki lebih dominan. Selain itu fear of crime akan hal-hal lain yang akan terjadi jika mereka menolak hubungan seksual yang diinginkan oleh suaminya juga menjadi salah satu penyebab mengapa banyak perempuan di Indonesia yang memilih bungkam dan menuruti suaminya. Pemberitaan di media mengenai penyiksaan, hingga pembunuhan karena penolakan melakukan hubungan seksual seringkali diberitakan secara eksklusif hingga menimbulkan fear of crime terhadap perempuan, salah satu berita yang cukup terekspos terjadi pada bulan Desember 2012 yang lalu di Jambi ketika seorang suami membunuh istrinya sendiri dengan sebilah parang dan sabit karena istrinya tidak mau diajak melakukan hubungan seksual.[14]

            Kurangnya kepekaan dan kepedulian dari aparat penegak hukum terhadap perempuan yang menjadi korban dari marital rape juga seringkali menjadi penyebab mengapa korban tidak melaporkan kejadian yang mereka alami kepada pihak yang berwajib. Salah satu contoh yang ada terjadi di Papua dimana seorang istri dipaksa melayani suaminya bersama dengan perempuan lain, dan sang suami juga seirngkali memukuli istrinya ketika melakukan hubungan seksual jika istrinya menolak, saat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, ia tidak mendapatkan penyelesaian apa-apa dan kasus selesai ketika suami ditahan satu malam saja, kemudian dibebaskan[15] Hal tersebut tentu tidak membuat korban menjadi aman, ketika korban dan suami yang dilaporkan akhirnya bertemu kembali.

Kesimpulan

            Penanganan terhadap tindakan marital rape atau perkosaan dalam perkawinan masih belum memuaskan. Di Indonesia terutama, hukum yang sudah ada dan menetapkan marital rape sebagai sebuah bentuk kejahatan dan juga kekerasan dalam rumah tangga nyatanya masih belum ditegakkan secara adil. Penegakan hukum yang masih belum adil juga dikarenakan kurangnya kepedulian dan pengetahuan aparat penegakan hukum mengenai marital rape dan apa yang dialami oleh perempuan yang menjadi korban. Budaya yang ada di beberapa tempat, terutama Indonesia, yang masih mencerminkan dominasi laki-laki dalam kehidupan sehari-hari maupun dari kebijakan yang dibuat juga menjadikan perempuan sebagai korban yang hanya bisa membungkam ketika mengalami marital rape.

Perlu adanya penanganan dan kebijakan yang baik mengenai bagaimana marital rape harus diselesaikan. Dalam pembuatan kebijakan ataupun hukum, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki juga harus dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau hukum tersebut. Dalam kasus marital rape perlu dirumuskan kembali mengenai apa saja yang tergolong sebagai marital rape, bagaimana korban bisa melaporkan marital rape yang mereka alami, bagaimana pelaku mendapatkan hukuman, dan yang paling utama adalah bagaimana mengembalikan hak-hak korban dan juga melindungi korban.

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku

–          Wolhuter, Lorraine. Neil Olley and David Denham. (2009) Victimisation and Victims’ Rights,  Routledge-Cavendish : New York

–          Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009. Hasil pendokumentasian bersama kelompok kerja pendokumentasian kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan Papua. 2009-2010

Jurnal                                                                                                   

–          Jennifer McMahon and Jody Clay (2009). Criminalizing Spousal Rape: The Diffusion of Legal Reforms. Sociological Perspective, Vol 52. Issue 4 (diunduh dari http://web.pdx.edu/~matg/Sociology/Gender_%26_Sexualities_files/Criminalizing%20Spousal%20Rape.pdf pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 19.22)

–          Raquel Kennedy Bergen (1999). Marital Rape. National Electronic Network on Violence Against Women (diunduh dari http://www.hawaii.edu/hivandaids/Marital%20Rape.pdf pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 18.35)

–          Jennifer Koshan (2010). The Legal Treatment of Marital Rape and Women’s Equality (diunduh dari http://theequalityeffect.org/pdfs/maritalrapecanadexperience.pdf pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 20.59)

–          Kate Painter (1991). Wife Rape in the United Kingdom. Paper American Society of Criminology. Presented at 50th Anniversary Meeting in San Fransico. (diunduh dari http://www.crim.cam.ac.uk/people/academic_research/kate_painter/wiferape.pdf pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 23.22)

–          Ekandari Sulistyaningsih (2002). Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. Buletin Psikologi, X, No. 1 Juni. Jurnal Universitas Gajah Mada. (diunduh dari fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Dampak%20Sosial-Psikologis%20Perkosaan.pdf pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 20.07)

Website

–          http://www.komnasperempuan.or.id/2012/01/perkosaan-dalam-perkawinan/ diakses pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 20.53

–          http://city.seruu.com/read/2012/12/10/134039/sering-menolak-bersetubuh-suami-nekat-bacok-istri-hingga-tewas diakses pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 22.12


[1] http://www.komnasperempuan.or.id/2012/01/perkosaan-dalam-perkawinan/ diakses pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 20.53

[2] Ekandari Sulistyaningsih (2002). Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1 Juni 2002. Jurnal Universitas Gajah Mada. Hlm. 4

[3] Raquel Kennedy Bergen (1999). Marital Rape. National Electronic Network on Violence Against Women. Hlm. 1

[4] Jennifer McMahon and Jody Clay (2009). Criminalizing Spousal Rape: The Diffusion of Legal Reforms. Sociological Perspective, Vol 52. Issue 4. Hlm. 505

[5] Raquel Kennedy Bergen, loc. cit

[6] Jennifer McMahon, loc.cit

[7] Ibid, hlm. 508

[8] Raquel Kennedy Bergen, loc. cit

[9] Jennifer Koshan (2010). The Legal Treatment of Marital Rape and Women’s Equality: An Analysis of The Canadian Experience. Hlm. 3

[10] Ibid, hlm. 15

[11] Wolhuter, Lorraine. Neil Olley and David Denham. (2009) Victimisation and Victims’ Rights, Routledge-Cavendish : New York. Hlm. 53

[12] Raquel Kennedy Bergen, loc. cit

[13] Kate Painter (1991). Wife Rape in the United Kingdom. Paper American Society of Criminology. Presented at 50th Anniversary Meeting in San Fransico. Hlm. 6

[15] Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009. Hlm. 53

_______________________________

Tentang Penulis:  Penulis bernama Tua Maratur Naibaho, mahasiswa aktif Kriminologi UI angkatan 2011. Penulis merupakan anggota tetap wepreventcrime. Untuk berkomunikasi dan berdiskusi mengenai tulisan ini, bisa menghubungi penulis disini

 


One thought on “Ketika Status ‘Melegalkan’ Perkosaan (Sebuah Analisis Mengenai Marital Rape)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s