Perlindungan Hak-hak Korban Pada Kelompok Minoritas

 Dalam sistem peradilan pidana, peran dari korban (victim) sekarang mulai dipertimbangkan sebagai “pemain kunci,” dibanding dengan “aktor yang terlupakan” dalam proses kejahatan (Zedner, 2002, hal.419).[1] Dalam perkembangannya, korban yang dahulu seperti tidak dipedulikan dalam tindak kejahatan atau tindak tindak pelanggaran sekarang mulai diperhatikan. Dalam penyelesaian tindak kejahatan oleh para aparat penegak hukum, peran korban dianggap penting karena dapat dijadikan sebagai “kunci” dari penyelesaian kasus kejahatan. Akan tetapi, seharusnya bukan hanya sebagai itu saja, hak-hak korban juga harus menjadi tanggung jawab bagi para aparat penegak hukum. Ganti rugi dari pihak pelaku juga harus menjadi bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum.

Korban Kejahatan

Menurut Christie korban kejahatan (victim) dapat dikatakan termasuk dalam karakteristik dari lima atribut. Pertama, korban kejahatan selalu ada dalam posisi yang lemah. Kedua, korban harus selalu dihormati, karena korban memiliki peranan yang penting dalam tindak kejahatan. Ketiga, korban kejahatan seaharusnya tidak boleh dipersalahakan atau dilemahkan. Keempat, secara fisik, biasanya, pelaku kejahatan lebih kuat dibanding korban, latar belakang sosial dan moral dari pelaku juga dipertanyakan. Terakhir, pelaku kejahatan mungkin dapat dikenal atau tidak dikenal oleh korban, tetapi dia tidak seharusnya berada dalam hubungan yang personal.[2]

Dari kelima karakteristik di atas, maka dari itu hak-hak korban (sebagai orang yang paling dirugikan dalam tindak kejahatan) harus, dijamin, dan direalisasikan. Setidaknya, juga dapat dikatakan bahwa korban juga harus dilindungi. Memang menjadi tanggung jawab bagi Negara supaya para rakyatnya tidak menjadi korban kejahatan. Namun, tindak kejahatan sendiri bukan tidak mungkin dapat terjadi dan dapat menimbulkan korban[3]. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab bagi Negara juga untuk melindungi korban tindak kejahatan.

Menurut Doak, perlindungan untuk semua orang dari tindakan kejahatan harus diletakan pada tempat yang paling pertama. Selanjutnya, mengambil konsep dari ‘secondary victimization’ dimana korban dapat diberikan label dari kejahatan yang menimpannya yang dapat menimbulkan respon dari tindak kejahatan yang lain. Dalam European Convention Article 2, Negara bukan hanya melindungi atau menjamin kehidupannya para rakyatnya, tetapi juga harus melindungi kehidupan rakyatnya dari adanya gangguan dari pihak ketiga.

Instrumen Perlindungan Hak-hak Korban

Banyak perjanjian dan pakta internasional yang telah disetujui oleh banyak Negara untuk melindungi dan menjamin hak-hak dari korban kejahatan. Dalam European Court of Human Right (ECHR), meskipun tidak secara eskplisit menyantumkan hak-hak korban, tetapi para korban kejahatan sudah termasuk dalam yurisprudensi dalam tiga hal utama. Pertama, korban memunyai independen civil right di peradilan yang adil dalam keadaan tertentu. Kedua, korban mempunyai hak ke dalam persyaratan proposionalitas hak terdakwa untuk mendapatkan pengadilan yang adil (pasal 6 ECHR). Ketiga, negara-negara anggota telah secara sah diberikan tanggung jawab untuk memastikan hak hidup dari korban (artikel 2 ECHR), kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman (Pasa 3 ECHR), dan penghormatan kepada pribadi dan keluarga dari korban (Pasal 8 ECHR)[4]. ECHR sendiri berada dibawah naungan Dewan Eropa pada tahun 1950 di Roma. ECHR ini dibuat juga berdasarkan Universal Declaration of Human Right.

Di Indonesia sendiri juga terdapat undang-undang yang mengatur untuk melindungi saksi dan korban, seperti Undang-undan Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan hak-hak dari korban. Dari beberapa peraturan untuk melindungi korban.

Implementasi di Indonesia

Dalam implementasinya di Indonesia, para korban sering kali tidak mendapatkan hak-haknya. Biasanya hal itu terjadi pada kelompok minoritas yang ada di Indonesia, contohnya seperti Jamaah Ahmadiyah.

Ahmadiyah merupakan sekte atau gerakan yang ada di dalam agama Islam yang bergejolak pada tahun 1989, yang dinamakan Jemaat Muslim Ahmadiyah. Gerakan ini lahir karena adanya keyakinan bahwa akhir jaman telah tiba. Pembawa dari gerakan ini adalah Mirza Ghulam Ahmad yang juga dianggap sebagai orang terpilih atau biasa disebut dengan Messiah. Ahmadiyah mengambil ajaran dari Islam Sunni sebagai rujukannya. Ahmadiyah sendiri sangat berkembang di Inggri. Hal ini dikarenakan kebijakan kolonial Inggris di tanah Hindustan yang tidak mencampuri urusan agama dan keyakinan. Ahmadiyah sendiri akhirnya terus berkembang dan sampai juga ke Indonesia. Pada akhirnya pada bulan Juni tahun 1980, Munas Alim Ulama se-Indonesia menetapkan bahwa Ahmadiyah itu sesat dan bukan bagian dari Islam. Hal itu juga selanjutnya diperbaharui pada tahun 2005 dan diikuti juga oleh Nadathul Ulama.

Dalam hal ini para penganut Ahmadiyah telah mengalami viktimisasi brganda. Pertama, label kafir yang diberikan kepada penganut Ahmadiyah. Padahal  Jamaah Ahmadiyah dapat dikatakan tidak bersalah. Perlindungan hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah di Indonesia bisa kita telusuri danri beberapa dokumen resmi kenegaraan[5].  Dengan menayatakan bahwa Ahamdiyah adalah sesat, secara tidak langsung mereka juga menganggap bahwa para Jamaah Ahmadiyah adalah kafir.

Pernyataan dari NU dan MUI tentang Ahmadiyah merupakan hal yang sangat yang sangan “seksi” diberitakan oleh media massa. Ada efek dari pemberitaan media massa, membuat banyaknya opini publik yang dapat berkembang di masyarakat. Alhasil tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tindakan anti sosial dan tindakan kejahatan lainnya yang dapat menimpa para Jamaah Ahmadiyah.[6] Hal ini merupakan viktimisasi kedua yang diterima oleh mereka. Seperti yang pernah terjadi, penyerangan Jemaah Amadiyah di daerah Cikeusik, Pandeglang, Banten. Bahkan penyerangan ini juga telah menelan korban jiwa.

Para Jamaah Ahmadiyah dapat dikatakan seabagai kelompok minoritas, karena memang penganutnya yang sedikit. Para Jamaah Ahmadiyah juga berada dalam posisi yang lemah sebagai korban, tetapi mereka malah tidak mendapatkan perlakuan yang terhormat atau perlakuan yang semestinya dari para masyarakat. Peran serta dari pemerintah sendiri seakan-akan kurang dan malah cenderung memojokan para Jamaah Ahmadiyah. Pemerintah sendiri menawarkan opsi bagi para Jamaah Ahmadiyah untuk meninggalkan ke-Islaman mereka. Dengan kata lain mereka tidak bisa lagi untuk menggunakan Masjid sebagai tempat ibadah, dan Al-Quran sebagai kitab suci mereka.[7] Hal ini justru makin bertentangan dengan hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama dan instrumen hukum yang ada di Inodnesia. Seharusnya peran serta pemenrintah bukan malah menyulitkan mereka. Pemerintah seharusnya melindungi Jemaah Ahmadiyah agar tidak mendapatkan tindak viktimisasi yang berkelanjutan dari masyarakat.

Dalam UU nomor 13 tahun 2006 juga tidak terdapat adanya perlindungan korban yang lebih spesifik, khususnya bagi kelompok minoritas. Hal ini justru makin mempersulit Jemaah Ahmadiyah untuk mendapatkan perlindungan dari viktimisasi yang mereka terima.


[1] Wolhouoter, L., Olley, N., & Denham, a. D. (2009). Victimology: Victimisation, and Victim’s Rights. Madison Ave, New York: Taylor & Francis e-Library.

[2] Doak, J. (2008). Victim’s Rights, Human Rights. North America: Hart Publishing.

[3] Ibid.

[4] Wolhouoter, L., Olley, N., & Denham, a. D. (2009). Victimology: Victimisation, and Victim’s Rights. Madison Ave, New York: Taylor & Francis e-Library.

[5] KONTRAS. (Jakarta Pusat). Panduan Pemolisian dan Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah. KontraS.

[6] Jewkes, Y. Media and Crime. SAGE.

[7] Okezone, Amir Tejo – 20 Maret 2013 – 14:19 wib

Tulisan ini sebelumnya pernah dipublikasikan untuk tugas mata kuliah Viktimologi

TENTANG PENULIS

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Andreas Meiki SAndreas Meiki Sulistiyanto

Dahulu rambutnya pendek, sekarang rambutnya sudah gondrong. Dahulu kulitnya hitam, sekarang juga tetap hitam. Pernah mengalami kebingungan antara menolong teman atau mengabadikan kejadian dalam sebuah demonstrasi. Alumni SMA Pangudi Luhur Van Lith dan juga Mahasiswa Kriminologi 2011 ini sudah meluangkan waktunya di wepreventcrime semenjak tahun 2012.  Tanggung jawab yang diembannya juga semakin banyak. Hampir semua rubrik di edisi cetak maupun non-cetak wepreventcrime menjadi tanggung jawabnya. Mahasiswa satu ini akrab dipanggil Meiki atau Item. Kacamata tidak pernah lepas dari wajahnya. Suka membuang sampah di malam hari.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s