Narkoba Dalam Lapas

Narkoba barang yang dianggap haram? Pengguna dan pengedar narkoba  pasti dipenjarakan? Narkoba dapat beredar di dalam Lembaga Pemasyarakatan? Saat ini, masyarakat Indonesia sedang heboh mengenai kasus narkoba. Beberapa waktu yang lalu, Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penggerebekan di salah satu rumah selebritis yang sedang mengadakan pesta narkoba. Hal ini kemudian menjadi salah satu pemberitaan yang sampai saat ini masih marak dibicarakan. Narkoba telah menjadi musuh bersama bagi masyarakat Indonesia. Dianggap sebagai suatu hal yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan memang menjadi musuh karena pengaruhnya yang sangat negatif terhadap para penggunannya. Narkoba beredar luas di masyarakat, tidak memandang status ekonomi, tidak melihat latar belakang, tidak melihat umur seseorang, narkoba bisa menjadi barang yang dimiliki siapapun. Akan tetapi, narkoba ternyata tidak hanya beredar di lingkungan masyarakat umum saja, tetapi juga masuk di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Ironis !

Fungsi lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk membina narapidana sehingga ketika keluar dapat diterima di dalam masyarakat malah menjadi tempat peredaran barang haram tersebut. Tidak hanya di satu atau dua lembaga pemasyarakatan saja, melainkan di banyak lembaga pemasyarakatan terungkap kasus mengenai peredaran narkoba di balik tembok besar lembaga pemasyarakatan. Dengan maraknya kasus mengenai masalah di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk kasus peredaran narkoba ini menyebabkan citra lembaga pemasyarakatan di mata masyarakat umum sangatlah buruk. Wajar saja dianggap buruk karena lembaga pemasyarakatan sendiri dianggap tidak mampu untuk menjadi tempat pembinaan bagi para narapidana. Selain itu, persepsi masyarakat mengenai lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan tempat yang didominasi ketidakpastian, kebosanan dan kekerasan.

Wakapolri, Komjen Pol Nanan Sukarna, mengatakan bahwa terdapat kegagalan criminal justice system dalam upaya menyadarkan pelaku kejahatan. Menurutnya, pada saat ini lembaga pemasyarakatan dinilai tidak efektif dalam mensosialisasikan para terpidana untuk menjadi manusia sosial yang kembali dapat diterima dalam komunitas masyarakat[1]. Fungsi pemidanaan yang diharapkan dari lembaga pemasyarakatan kini menjadi diragukan karena tidak sesuai dengan harapan bahwa lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang dapat memiliki unsur rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para narapidana

Salah satu penyebab sehingga peredaran narkoba dapat terjadi adalah karena terdapat kelebihan jumlah penghuni (overcapacity). Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sihabudin menyebut 439 jumlah Lapas dan Rutan di Indonesia dihuni oleh 152.071 jiwa. Jumlah tersebut mencakup jumlah narapidana sebanyak 193.339 orang, sementara jumlah tahanan 48.732 orang.  Sedangkan kapasitas Lapas dan Rutan  hanya 102.466 orang. Berdasarkan jumlah tersebut maka Lapas dan Rutan kelebihan muatan sekitar hampir 50 persen[2]. Overcapacity ini ternyata didukung dengan masalah lainnya yaitu overstaying. Overstaying dianggap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi overcapacity. Overstaying terjadi ketika ternyata seorang narapidana sudah seharusnya dapat dibebaskan tetapi masih tetap ditahan atau tidak dilepaskan. Hal ini juga berhubungan dengan sistem administrasi peradilan pidana yang memang belum bekerja secara komprehensif.

 Overcapacity dan overstaying dapat mendukung peredaran narkoba. Dengan adanya masalah kuota di dalam lembaga pemasyarakatan menyebabkan fungsi kontrol dan pengawasan dari para petugas lembaga pemasyarakatan semakin lemah. Sejauh ini memang jumlah petugas lembaga pemasyarakatan dengan jumlah penghuninya tidak sebanding. Saat ini, jumlah 31.000 orang petugas yang ada dinilai minim untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba[3].

Penyebab lainnya yang dapat mendukung peredaran narkoba adalah karena adanya keterlibatan para petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Dari beberapa kasus narkoba yang ditemukan dan terungkap, bahwa diantaranya terkait dengan peranan petugas lembaga pemasyarakatan dalam memuluskan jalan sehingga narkoba dapat beredar di dalam lembaga pemasyarakatan. Adanya hubungan antara petugas dengan para tahanan tersebutlah yang kemudian melahirkan bentuk kejahatan  lainnya, seperti budaya kekerasan hingga korupsi. Itu semua karena petugas dan narapidana telah terbiasa dengan budaya kompromi. Begitu juga dengan adanya narapidana yang menjadi bandar narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan  menunjukan bagaimana adanya hubungan  kompromi yang dapat dijalankan antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan[4].

Semuanya itu dapat disimpulkan bahwa saat ini lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat yang aman bagi para narapidana untuk mendapatkan pembinaan demi menjadi pribadi yang lebih baik ketika kembali ke masyarakat umum. Terutama saat ini pengguna narkoba pun kerapkali menjadi tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan, bukannya dimasukkan ke dalam panti rehabilitas. Ada kecenderungan baru bahwa di dalam lembaga pemasyarakat. Di dalam lapas sendiri dapat menjadi tempat mentransfer ilmu kejahatan diantara sesama tahanan karena tidak ada pemisahan ruang tahanan antara pengedar dan pengguna narkoba. Akibatnya, bisa saja yang tadinya pengguna malah kemudian menjadi pengedar atau bahkan bandar narkoba. Maka dari itu timbulah pertanyaan, apakah tepat jika pengguna narkoba malah berada di dalam lembaga pemsyarakatan?

Penggunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu masalah yang serius. Perlu adanya berbagai layanan yang dapat digunakan untuk menghadapi berbagai pola penggunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemerintah harus lebih efektif dalam memberikan perhatiannya terhadap masalah yang dihadapi lembabaga pemasyarakatan sehingga dapat kembali kepada fungsi dan tujuannya.

Tentang Penulis:

Penulis adalah Ginonggom Manulang, mahasiswa Kriminologi Universitas Indonesia 2010. Saat ini penulis merupakan kepala divisi perusahaan dalam wepreventcrime, jika ingin berdiskusi mengenai tulisan ini atau hal lainnya, silahkan menghubungi penulis melalui twitternya disini

[4]Steiner, B., & Wooldredge, J. (2008). Inmate Versus Environmental Effects on Prison Rule Violations. Criminal Justice and Behavior, 438-456.


5 thoughts on “Narkoba Dalam Lapas

    1. Seharusnya sudah, berdasarkan penelitian salah satu admin pada salah satu matakuliah, ketika itu admin ke lapas anak dan perempuan di Tangerang. Petugas Lapas disana mengetahui tata cara membina anak didik yang masuk karena kasus narkoba, beberapa treatment khusus juga dipelajari oleh petugas untuk mengantisipasi anak didik sakit secara tiba-tiba, tapi hal ini kembali lagi kepada kualitas lapas maupun penjara masing-masing #CMIIW

  1. Dalam tulisan tersebut disebutkan jika salah satu penyebabnya adalah terdapatnya overcapacity dan overstaying. Mungkin salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan penerapan restorative justice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s