Kekerasan di Papua: Siapa Salah?

 “…..Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan….” –Pembukaan UUD NKRI 1945

Negara pada dasarnya bukan sebuah entitas, kumpulan rakyat yang berdiri diatas sebuah wilayah yang berdaulat juga tidak dapat kita sebut sebagai negara, rakyat dan wilayah merupakan salah satu unsur defacto negara, namun tidak dapat kita sebut sebagai negara atau state. Negara pada dasarnya hanyalah sebuah alat bagi rakyat (masyarakat) dalam mencapai tujuan bersama. Berbicara tentang Indonesia, tujuan Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

“…Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mengusahakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia…”

Namun benarkah realitanya demikian, karena dalam praktinya negara yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai tujuan malah dipergunakan untuk memenuhi kepentingan segelintir elit semata. Negara yang merupakan alat bahkan pada akhirnya menjadi tujuan, segelintir elit tersebut malah mendompleng dan berlindung dibalik nama negara untuk melanggengkan kekuasaan dan dominasinya, dan akhirnya mendikriminasi golongan tertentu dan mengkriminalisasi pihak-pihak yang mengganggu dominasinya. Hal inilah yang menjadi salah satu tinjauan kriminologi kritis dalam kajiannya mengenai kejahatan.

Kriminologi kritis mempertanyakan benarkah negara dan instumennya (aturan hukum dan aparat penegak hukumnya) benar-benar ada dalam rangka mengusahakan kesejahteraan umum, atau sekedar alat kontrol sosial semata. Kriminologi kritis juga menyoroti apakah hukum benar-benar sarana penyelesaian konflik bebas nilai atau sebagai penrpanjangan kepentingan pihak penguasa? Pemikiran kriminologi kritis melengkapi pemikiran postivis yang menjelaskan hubungan kausal (sebab-akibat) mengenai kejahatan dengan pemikiran dialektika terhadap struktur sosial yang melahirkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Senuah Tinjauan Historis Singkat

Sejarah Papua hampir dapat diidentikan dengan sejarah konflik dan kekerasan. (Sofian Munawar,2011)

Kekerasan sampai detik ini menjadi problema serius di Papua, namun sesungguhnya akar masalah di tanah Papua sebenarnya berangkat dari ketidak-setaraan, ketidak-adilan dan ketidak-berpihakan. Bila kita menarik diri ke masa lampau kutipan diatas ada benarnya, Papua dipertahankan oleh Operasi Militer yang terkenal dengan seruan Tri Komando Rakyat (Trikora), militer Indonesia yang waktu itu berbasis di Aboina (Maluku) terus dimobilisir sampai ke Papua. Sampai akhirnya Papua secara sah, diakui oleh PBB masuk ke dalam wilayah NKRI pada 1 Mei 1963.

Namun dengan masuknya Papua kedalam wilayah NKRI,  tidak dengan serta-merta menjamin stabilitas pertahanan dan keamanan di Papua. Belanda seolah masih enggan menyerahkan papua barat kepada Indonesia, persoalan keutuhan NKRI ditambah dengan sebagian rakyat Papua menuntut hak untuk menentukan nasibnya sendiri (merdeka). Ketegangan terus berlanjut sampai akhirnya masalah ini diserahkan pada PBB melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) untuk diselesaikan.

Masa transisi damai untuk mempersiapkan Referendum bagi rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri atau lebih dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) diwarnai oleh berbagai kejanggalan (dan tindakan kekerasan). Dua tahun sebelum Perpera dilangsungkan Freeport McMoran Inc. masuk dan mendapat Kontrak Karya yang memiliki dasar legal UU 11/1967 mengenai Penanaman Modal Asing yang membenarkan FT Freeport untuk mengeksploitasi kekayaan alam tanah Papua. Tercatat pula sekian Operasi Militer seperti Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Bratayudha (1967), Operasi Wibawa (1969) yang seakan dilakukan untuk menyambut masuknya PT Freeport dan “mempersiapkan” Pepera. Maka tidaklah mengherankan kalau legalitas dari Perpera dipertanyakan, dan memunculkan berbagai gerakan pembebasan (pro kemerdekaan) Papua.

Dengan dalih untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI maka Sejak 1978 – 5 Oktober 1998 diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua. Walau pemberlakuan DOM di Papua sudah dicabut sejak 1998 tetapi tidak mengalami perubahan makna dalam operasi teritorialnya selama ini di Papua. Dibuktikan dengan masih banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparatur keamanan di Papua, peran aparat keamanan masih sangat kuat di Papua.

Eksploitasi dan Ketidak-adilan

Konsekuensi logis disahkannya UU 11/1967 mengenai Penanaman Modal Asing adalah PT Freeport “bebas” untuk  mengeksploitasi tanah Papua dan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tidak memiliki kontrol atas pelaksanaan teknis perusahaan. Sumber Daya Alam yang melimpah di Papua tidak dapat dinikmati hasilnya, Indonesia hanya mendapatkan royalti atas kontrak karya yang telah disahkan. Untuk tembaga, Indonesia hanya mendapat royalti sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% dari harga jual (jika harga US$ 1.1/pound). Sedangkan untuk emas dan perak royalti yang didapatkan adalah sebesar 1% dari harga jualnya.

Sedangan praktis untuk masyarakat papua sendiri nyaris tidak mendapatkan apa-apa dari masuknya PT Freeport (PTFI) di Indonesia. Alih-alih membawa berkah bagi masyarakat papua, PTFI hanya mendatangkan bencana. Dalam kontrak karya PTFI dibenarkan untuk menguasai tanah adat Papua, dalam salah satu klausul kontrak karya, PT Freeport dibenarkan untuk menguasai tanah adat dan memindahkan penduduk yang ada di area yang dikuasainya. Padahal jelas hal ini bertentangan dengan UU No.5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan jelas bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat 3.[1]

Bencana lainnya adalah kerusakan alam yang terjadi akibat pengerukan besar-besaran SDA di Papua. Sekitar 110 km2 wilayah estuari tercemar oleh timbunan limbah PT Freeport, Sekitar 20 – 40 km bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur lenyap terkubur limbah, hancurnya hutan hujan tropis (21 km2), perubahan keadaan alam seperti perubahan daerah yang semula kering menjadi rawa, berubahnya arah aliran sungai, hilangnya berbagai spesies hewan yang notabene sumber makanan sehari-hari dan lain-lain.

Aparat Penegak Hukum, Kekerasan dan Kriminalisasi

Berbagai ketidak-adilan yang dialami masyarakat Papua mendorong suara-suara yang menginginkan kemerdekaan bagi tanah Papua semakin kencang, bahkan sampai berhembus isu untuk dilakukan referendum ulang. Permasalahan kekerasan di Papua semakin berlarut-larut, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak membuahkan hasil. Pemerintah seakan tidak serius dalam melakukan penyelesaian konflik dan tidak setengah hati mengusahakan pembangunan papua.

Berbagai tindakan organisasi dan LSM yang menyuarakan (atau terindikasi memperjuangkan) kemerdekaan untuk tanah Papua, justru ditumpas dengan cara-cara militeristik bukan diselesaikan dengan cara-cara yang konstruktif, yang pada akhirnya hanya memperuncing konflik di Papua. Pasca dihapuskannya DOM tugas menjaga keamanan di  masyarakat kembali pada kepolisian, sebagaimana kita ketahui tugas aparat kepolisian adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, namun mengapa masyarakat harus ditindak dengan menggunakan cara-cara represif. Berbagai tindakan aparatur keamanan bahkan dipandang sangat memihak pada koorporasi (PT Freeport), masyarakat tidak merasa diayomi oleh lembaga kepolisian. Maka  tidak mengherankan munculnya isu-isu bahwa aparat sengaja menjaga keadaan konflik di Papua sebagai sarana mencari keuntungan.[2]

Padalah berbagai kekerasan yang terjadi sesungguhnya merupakan sebuah reaksi sosial yang wajar dan merupakan sebuah upaya adaptasi dalam melangsungkan hidup, sebagaimana dikemukakan oleh David M.Gordon (1971) dalam class and economic of Crime: Kejahatan adalah respon rasional terhadap bekerjanya sistem ekonomi dominan suatu negara yang ditandai oleh persaingan serta berbagai bentuk inequality sebagaimana yang terjadi di Papua sejak 1967 sampai saat ini. Hal ini diperkuat Richard Quinney dalam Teori Realita Sosial Kejahatannya, ia menyatakan bahwa kejahatan adalah fungsi dari hubungan kekuasaan dan merupakan sebuah konsekuensi tidak terhindarkan dari konflik sosial. Pelaku kejahatan tidak serta merta adalah sampah masyarakat, namun mereka adalah orang-orang-orang yang datang dalam lomba dan perjuangan mencapai kesuksesan atau dengan kata lain mencapai kekayaan, status sosial atau bahkan sekedar bertahan hidup. (Larry J. Siegel;2010)

Pemerintah Indonesia memperlihatkan tidak adanya keinginan politik untuk menerapkan otonomi khusus di Papua, dan sebaliknya, justru menghasilkan kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan. Pemerintah Indonesia gagal untuk mengatasi hambatan-hambatan kultural, ekonomi, sosial dan budaya yang dihadapi oleh penduduk asli Papua. Disatu sisi menerapkan kebijakan otonomi khusus, namun tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan dan penerapan yang sungguh-sungguh sehingga rakyat papua tidak kunjung merasakan nikmatnya pembangunan, kue-kue pembangunan  (lagi-lagi) hanya dinikmati oleh segelintir elit-elit pengusasa dan pemilik modal. Pihak-pihat terkait dalam UU Otonomi khusus seperti korporasi (PT Freeport termasuk didalamnya) tidak turut memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan, dan pemerintah tidak melakukan upaya upaya strategis untuk memaksa korporasi-korporasi untuk mentaati peraturan tersebut.

Pemerintah sendiri masih mempertahankan pola pikir diskriminatif bagi daerah-daerah pinggiran. Dalam penerapan dan perumusan kebijkan, pola pikir dan perasaan superiority complex di pemerintah pusat masih membudaya dan pada akhirnya mempengaruhi efektifitas dan kesungguhan pemerintah dalam pembangunan. Karena pada dasarnya paradigma kebijakannya sudah bersifat diskriminatif dan tidak memandang setara maka tidak mengherankan bila kebijakan yang diambil tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat Papua.

Terkait penerapan kebijakan pererapan hukum ini terlihat dengan sangat jelas ketidak-adilan dan ketidak-setaraan yang ditampilkan pemerintah (state), ketika kalangan pemegang kekuasaan seperti pemilik modal (korporasi) dan aparatur penegak hukum bersinggungan dengan hukum, hampir tidak ada upaya penerapan hukum, walaupun ada sifatnya sangat soft dan seakan tidak memaksa. Sementara ketika yang melakukan kejahatan adalah kaum kaum yang tidak memiliki kekuasaan atau kaum minoritas. Mereka diberikan respon yang represif dan sangat keras, bahkan tidak jarang mereka yang masih dalam tahap terindikasi atau masih menjadi tersangka sudah mendapatkan perlakuan diskriminatif seakan akan mereka adalah telah melakukan kejahatan sangat berat.[3]

Penegakan hukum oleh polisi di Papua seakan memiliki pola baku dan selalu berulang, ketika dimintai tanggapan tentang perilaku kejahatan tanggapan yang diberikan nyaris selalu sama. Yaitu masih memburu pelaku penembakan, melakukan penelusuran, penyelidikan, penyidikan untuk mengetahui motif dan pelakunya, namun pelakunya tidak pernah terungkap.[4] Aparatur penegakan hukum di Papua juga masih memakai cara cara kekerasan, namun namun pelaku kekerasan dari pihak aparatur penegakan hukum nyaris tidak tersentuh. Dalam “Refleksi Akhir Tahun 2010”, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) bahkan menyebutkan bahwa kondisi HAM di Papua menurun drastis seiring meningkatnya kembali kekerasan terhadap warga.

Dalam Teori Realita Sosial Kejahatannay Richard Quinney memaparkan bagaimana hukum merespresentasikan kepentingan mereka yang memegang kekuasaan.[5] Pada dasarnya ketika ada konflik diantara dua kelompok sosial mereka yang memiliki sumber daya lebih akan membuat peraturan hukum yang menguntungkan dirinya. Maka yang merupakan kejahatan adalah apa yang didefinisikan oleh agen-agen penguasa, dalam hal ini negara melalui aparatur penegakan hukumnya. Pelaku kejahatan merupakan produk dari struktur sosial dan ekonomi yang kapitalistik. Dalam masyarakat yang didominasi oleh kekuatan kapitalis selalu menghasilkan tingkat kejahatan dan kekerasan yang tinggi.

Mengacu pada Michael Lynch dan W.Byron Groves, setiap masyarakat memproduksi tipe kejahatannya masing-masing, setiap masyarakat memiliki caranya masing-masing dalam menindak perilaku kejahatan dan setiap masyarakat mendapatkan jumlah dan tipe kejahatan yang pantas diterimanya.[6] Maka dengan begitu para pelaku kejahatan bukanlah sebuah kelompok outsider yang dapat dikontrol dengan menambah intensitas kegiatan penegakan hukum. Maka terkadang untuk mengontrol kejahatan dan mengurangi tindakan kriminalitas, masyarakat harus menciptakan sebuah kondisi dimana kejahatan dapat berkembang.

Sehingga sangat disayangkan apabila pemerintah selalu mengambil sikap sangat kontra kepada tindakan separatisme, yang pada akhirnya memperburuk situasi di papua. Negara seharusnya mampu menanggapi aspirasi untuk merdeka dari warga Papua sebagai bagian dari kemerdekaan berpendapat. Termasuk adanya Organisasi Papua Merdeka sebagai bagian dari kemerdekaan berserikat dan sebuah kritik akan keadaan ketidak-adilan dan ketidak-setaraan di Papua. Penerapan nilai nasionalisme pemerintah sangat simbolik dan militeristik namun secara esensi nasionalisme yang diterapkan jauh secara substansial sehingga akhirnya malah melanggengkan dan mengarahkan negara pada praktik-praktik kejahatannya sendiri seperti pelanggaran HAM, kleptokrasi, state crime, organizational crime dan berbagai praktik white collar crime lainnya.


[1] Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran negara.

[5] Richard Quinney, The Social Reality of Crime (Boston: Little, Brown, 1970).

[6] Lynch and Groves, A Primer in Radical Criminology, p. 7.

Penulis adalah Bara Lintar Sanggabuana merupakan mahasiswa aktif Kriminologi 2011, merupakan anggota divisi Kajian dan Aksi Strategis dari BEM FISIP UI 2012 dan sekarang sedang menjadi penulis di We Prevent Crime


4 thoughts on “Kekerasan di Papua: Siapa Salah?

  1. Tulisan ini bagus, sejarahnya sangat runut. Hanya mungkin harus dilengkapi dengan banyak data lapangan. Jikalau kita bahas aspirasi ya sebaiknya kita tidak melupakan kaidah ilmu sosial dengan menanyakan masyarakat non-Politis. Masyarakat papua banyak yang masih polos, dan itu pun akhirnya banyak dimanfaatkan oleh segelintir elit Papua, baik yg di dalam negeri maupun di luar negeri (terutama Australia).

    Secara pribadi, penerapan status otonomi khusus (Seperti, Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua) dalam satu wilayah itu sendiri merupakan bentuk diskriminasi. Karena itu berarti ada perlakuan khusus negara terhadap satu wilayah.

    Kembali ke Papua, Pak Bas (Barnabas Suebu) itu pernah mengatakan, Kalau Papua mau maju, salah satu dari pemimpin daerahnya harus dari non-Papua. Kalimat itu ternyata banyak terbukti setelah dilapangan, dengan karakter teman2 Papua, yang mungkin sedikit kurang dari segi displin dan tanggung jawab. Seperti cerita seorang rekan yang terpaksa lontang lantung di Papua karena menunggu kantor kecamatan yang kosong melompong seminggu penuh. Atau kisah kunjungan Kemenkokesra ke Papua yang ternyata Gubernur dan Wakil Gubernur tidak di Papua (padahal sudah di rencanakan secara protokoler)

    Sebenarnya banyak data yang bisa saya tulis, tapi mengingat keterbatasan waktu dan ruang.. Hehehe, tapi menurut saya tulisan ini cukup bagus kok..

      1. gpp bro, bagus kok… i mean cukup lah untuk menambah wawasan.. sumber2nya bagus kok :)… everything start from nothing to be everything.. so keep update

  2. Padahal Menurut Nicholas Jouwe, sebagai pendiri Organisasi Papua Merdeka, apa yang dicari rakyat Papua sebenarnya ada di Indonesia. Nicholas Jouwe juga mempunyai keinginan untuk membangun Tanah Papua di Indonesia. Jadi, pertanyaanya, apakah Papua perlu merdeka dari Indonesia? Toh, pada kenyataanya Organisasi Papua Merdeka yang sekarang sudah dihinggapi berbagai kepentingan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s