Penyalahgunaan Suara Dalam Masyarakat Modern

Salah satu aspek yang harus terpenuhi dalam pemerintahan yang demokratis adalah pergantian kekuasaan yang rutin dilakukan. Robert Dahl menambahkan prinsip kontes terbuka dan partisipasi politik dalam pergantian kekuasaan tersebut. Meski kadang tidak memberikan kepuasan bagi semua pihak, pemungutan pilihan telah menyediakan sarana pergantian kekuasaan yang dimengerti semua lapisan masyarakat. Metode yang sama digunakan dalam pengambilan keputusan di DPR ataupun di sidang-sidang pemegang saham.

Sebuah kebijakan yang baik dianggap telah memenuhi syarat pemenuhan kalau sudah dipilih oleh lima puluh persen peserta plus satu. Ini seperti yang ditunjukkan oleh UU No. 42 tahun 2008 mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Metode voting dinilai lebih efektif dan efisien dilakukan dibandingkan musyawarah.

Dari latar inilah akhirnya lahir konsep hak suara dan pemungutan suara. Suara tidak lagi menjadi bunyi yang hanya bisa ditangkap oleh indera pendengaran manusia, melainkan telah menjadi sebuah benda padat yang bisa kita lihat lewat batang-batang turus di papan tulis. Suara tidak lagi sebagai vokal yang kita dapatkan ketika udara bergesekan melainkan telah menjadi buruan orang-orang yang memiliki kekuatan tertentu untuk mendapatkan kekuasaan.

Suara mengambil peranan besar dalam masyarakat demokratis. Anggapan bahwa setiap suara akan dihargai dan dipertimbangkan semakin memperbesar kontribusi suara dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga yang menimbulkan pernyataan naif bahwa setiap orang dalam masyarakat mampu untuk mengubah kondisi bangsa dan negara hanya lewat memberikan suaranya di TPS. Setiap suara diperhitungkan adalah jargon yang telah kita kenal benar dan terbukti cukup efektif untuk menggiring orang-orang berpendidikan maupun yang tidak untuk menuju bilik suara.

Tentunya penulis tidak beranggapan bahwa jargon itu salah sama sekali. Partisipasi masyarakat dalam memberikan pilihan mereka pada saat pemilu memang menunjukkan kepedulian orang tersebut akan kondisi bangsa dan negaranya. Penulis percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat untuk membangun bangsa baik adanya. Tapi masih banyak aspek yang perlu diperhatikan dan diwaspadai dalam pemungutan suara ini.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah perihal main suara. Main suara disini bukan seperti menciptakan harmonisasi lewat bunyi dan nada seperti yang kita jumpai dalam orkestra ataupun paduan suara. Bermain suara yang dimaksud di sini adalah usaha sekelompok elit untuk memanipulasi, mengubah, dan mencurangi hasil pemungutan suara.

Salah satu yang paling jamak dilakukan adalah dengan memberikan label harga pada suara. Layaknya barang dagangan di pasar-pasar kelontong, suara kini dijajakan dan ditawar untuk sejumlah uang atau barang. Orang-orang yang ingin dirinya dipilih menukar sejumlah uang dengan kesediaan seseorang untuk memilih dirinya. Usaha penipuan publik ini biasa kita kenal dengan nama money politic.

Misteri penghilangan surat suara juga sering menjadi permasalahan pada Pemilihan Gubernur Jakarta baru-baru ini. Temuan ini hanya bisa merujuk kepada dua hal. Yang pertama adalah kesalahan birokrasi atau yang kedua adalah ada orang atau kelompok yang memang secara sengaja menghilangkan surat suara itu. Penghalangan secara paksa terhadap kebebasan seseorang berpendapat merupakan tindak pelanggaran langsung atas azas-azas demokrasi.

Dalam istilah fisika kita mengenal istilah distraksi. Sebuah suara akan mengalami distraksi ketika berada bersama suara lainnya yang lebih kencang. Suara yang lebih kecil akan ‘tertimpa’ dengan suara yang lebih besar, sehingga menjadi tidak terdengar ataupun terabaikan. Istilah ini sebenarnya juga dekat dengan konsep keseharian kita. Kita melihat begitu banyak suara keras yang menimpa suara lebih kecil. Begitu banyak suara kaum minoritas yang belum terayomi oleh negara, contohnya saja penganut Ahmadiyah dan Kejawen. Seyogyanya negara penganut paham pluralistik, Indonesia tidak bisa serta-merta menggunakan paham majority rules dalam semua aspek kehidupan.

Bahkan ada juga sebuah kecurigaan seseorang sengaja membuat kebisingan agar suara-suara lain tidak lagi terdengar. Isu-isu seperti penolakan terhadap kedatangan Lady Gaga ke Indonesia cukup menarik atensi banyak orang. Masalah yang seharusnya tidak perlu diributkan sampai sedemikian panjang telah mengalihkan perhatian bangsa ini dari isu-isu humanisme yang jauh lebih penting.

Masalah suara yang diperjual-belikan, suara kecil yang dihalang-halangi oleh suara yang lebih besar menunjukkan betapa suatu kata apabila dipadukan ke dalam konsep kekuasaan akan menghasilkan padanan kosakata yang penuh tipu muslihat. Padahal suara sejatinya memang hanya untuk didengarkan. Perihal apa yang dilakukan setelah mendengarkan tergantung dari masing-masing orang. Suara yang telah menjadi komoditas dan bisa dipermainkan oleh orang-orang berkuasa jelas bertentangan dengan kodrat sebuah suara itu diciptakan.

Suara seharusnya bisa dinikmati sesederhana mendengarkan musik. Pada saat kita mendengarkan suatu musik tertentu tidak akan timbul banyak pikiran mengenai bagaimana musik itu dibuat atau arti khusus yang disimpan oleh musik itu. Sayangnya, memang terlalu mengada-ngada untuk memimpikan suatu sistem politik yang bisa dinikmati sesederhana musik.

Ditulis Oleh : Albert Wirya Suryanata


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s