Viktimisasi Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Pembunuhan Aktivis HAM, Munir Said Thalib

 

 

 

Reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang sangat masif terkait dengan kebebasan berpendapat, menyampaikan aspirasi dan sikap, berserikat dan berkumpul, dan segala hal yang terkait dengan hak asasi manusia. Meskipun belum sepenuhnya baik dikarenakan masih terdapat compang-camping di sana sini, setidaknya reformasi ini memberikan suatu hembusan angin segar bagi berjalannya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Berjalannya demokrasi di Indonesia, adalah buah dari reformasi 1998. Hal inipun berimplikasi pada menjamurnya apa yang didefinisikan oleh Hegel sebagai civil society. Dalam pandangan Hegel, pengertian civil society sebenarnya dekat dengan apa yang disebut sebagai non government organization atau yang dalam Bahasa Indonesia akrab dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (disingkat LSM). Ranah masyarakat yang bebas dari intervensi Negara, tegas terhadap berbagai kepentingan akan kekuasaan dan merupakan partisipasi aktif dari masyarakat sendiri.

Berbagai bidang dalam dunia sosial, politik, budaya, bahkan mungkin hobi atau kegemaran gencar digaungkan oleh orang-orang dibalik LSM yang seringkali disebut sebagai aktivis LSM ini. Salah satu lembaga yang cukup vokal bersuara dalam bidang hak asasi manusia adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau yang dikenal dengan KontraS. Lembaga ini sebenarnya telah berdiri sejak 1996 dengan nama KIP-HAM namun sejak 1998 berganti nama menjadi KontraS dan sejak saat itu pula mereka gencar memperjuangkan dan mengadvokasi pihak-pihak yang menjadi korban dari tindak kekerasan ataupun penghilangan oleh kekuasaan Negara. Tidak jarang gerak-gerik dari para aktivis KontraS mengundang kecemasan dari para birokrat, terutama yang masih berpegangan teguh pada komando orde baru. Orde baru memang dikenal dengan sikap sewenang-wenang Negara dan aparatnya terhadap hak asasi manusia, hal ini pula yang mendorong berdirinya KontraS, yaitu agar masa seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia dan mewujudkan demokrasi yang bebas dari ketakutan dan penindasan hak asasi manusia.

Salah seorang aktivis KontraS yang cukup terkenal pada masa setelah reformasi adalah Munir Said Thalib atau yang lebih dikenal dengan Munir. Selain karena aktivitasnya yang mengusut berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kasus pembunuhan Marsinah 1994, penghilangan orang pada masa transisi 1997-1998 sampai ikut mengusut kekerasan pada DOM Timor-Timur, Aceh, dan Papua, keberaniannya menantang politik militer pada masa transisi hingga ia mendapatkan penghargaan The Leaders for The Millenium dari majalah Asia Week tahun 2000, tapi ia juga sangat dikenal karena pembunuhannya pada 7 September 2004 yang dianggap sebagai salah satu bentuk dari tindakan kejahatan oleh Negara dalam hal ini aparat Negara terhadap kemanusiaan. Terlebih lagi pembunuhan ini dapat dikatakan dilakukan dengan cara yang sangat terorganisir dan merupakan upaya agar kejahatan ini tidak diketahui oleh khalayak umum.

Seperti yang sudah marak diberitakan media, kasus pembunuhan Munir sampai saat ini telah menyeret beberapa nama menjadi tersangka seperti Pollycarpus Budihari Priyanto yang merupakan pilot dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Indra Setiawan dan Rohainil Aini yang merupakan staf dari maskapai penerbangan yang sama dengan Pollycarpus, serta Muchdi PR yang pada saat itu menjabat sebagai Deputi V Badan Intelijen Negara.

Akan tetapi, sampai tahun ke delapan pengusutan pertanyaan siapakah orang yang menjadi aktor intelektual utama dari kasus pembunuhan Munir, para pengadil dan Negara yang bertanggungjawab menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Bahkan proses hukum yang telah dijalani pun seakan-akan mempermainkan khalayak umum yang peduli terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang membunuh aktivis kelahiran 8 Desember 1965 itu.

 

Kronologi Pembunuhan dan Pengusutan Kasus

Munir tewas diatas pesawat maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 974 tepat 7 September 2004. Ia dalam perjalanan menuju Belanda dengan tujuan melanjutkan pendidikan S2 di bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht, Belanda. Berangkat pada 6 September 2004, pukul 21.55, ia yang seharusnya duduk pada kursi 40G Economic Class, ditawarkan untuk duduk di kursi 3K Business Class milik Pollycarpus yang dalam perjalanan tersebut bertugas sebagai aviation security. Pukul 00.40, pesawat tersebut transit di Chang-I Airport, Singapura. Polly turun karena perjalanannya hanya sampai Singapura, sehingga Munir harus kembali ke tempat duduk asalnya, 40G. Dalam berkas kronologi kematian Munir yang diterbitkan KontraS, diceritakan bahwa dalam transit ini Munir bertemu dan berbincang dengan dr. Tarmizi dari Rumah Sakit Harapan Kita dan sempat bertukar kartu nama.

Setelah pesawat kembali tinggal landas menuju Schippol Airport, Amsterdam, Munir sempat mengeluhkan bahwa dirinya muntaber kepada purser Madjib Nasution dan meminta agar dirinya diantarkan ke tempat duduk dr. Tarmizi. Setelah mendapatkan perawatan seadanya dari petugas pesawat dan dr. Tarmizi, Munir beristirahat dengan kondisi tubuh yang cukup lemah. Sekitar dua jam sebelum pesawat mendarat di Amsterdam, Munir dinyatakan tewas oleh dr. Tarmizi setelah dirinya menemukan Munir yang tertidur sudah mengeluarkan liur dari mulutnya dan telapak tangannya membiru.

Dalam berkas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bernomor 1185K/Pid/2006 yang menyatakan Pollycarpus adalah tersangka dari kasus pembunuhan ini, dijelaskan bahwa Polly telah memasukan zat arsen kedalam minuman jus jeruk yang diminum oleh Munir pada sesi welcome drink yang ditawarkan oleh Yeti Susmiarti, pramugari Garuda Indonesia. Kandungan zat arsen dengan dosis tinggi dan mematikan dalam minuman yang diberikan kepada Munir ini pun terbukti dalam visum et repertum yang dikeluarkan oleh pihak Institut Forensik Belanda, Departemen Kehakiman Belanda.

Dalam berkas putusan tersebut, diceritakan pula kronologi bahwa Pollycarpus dinyatakan sebagai tersangka karena ia secara terorganisir telah mengatur keberangkatannya agar sesuai dengan keberangkatan Munir dengan cara mengontak Munir beberapa hari sebelumnya dan meminta penjadwalan ulang penerbangan kepada Rohanil Aini. Selain itu, dirinya juga dinilai telah memasukan zat arsen ke jus jeruk yang diberikan kepada Munir karena mengetahui bahwa pilihan minuman yang diberikan hanya wine dan jus jeruk sedangkan Munir tidak minum alkohol. Saksi Oedi Irianto pun mengakui bahwa ia melihat Pollycarpus mondar-mandir di sekitar pantry, kemungkinan untuk mengawasi apakah Munir menghabiskan minumannya atau tidak.

Pada 23 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun membentuk Tim Pencari Fakta kasus Munir melalui Keppres Nomor 111 Tahun 2004 dalam upaya mencari dan menemukan hal yang melatarbelakangi pembunuhan Munir dan mengupayakan ditemukannya tersangka intelektual kasus ini. Anehnya, laporan dari TPF ini tidak pernah dipublikasikan kepada publik dalam bentuk apapun. Hingga pada tanggal 21 Agustus 2008, Muchdi PR yang pernah menjabat sebagai Deputi V Badan Intelijen Negara didakwa sebagai aktor intelektual dari pembunuhan Munir. Data dari TPF membuktikan bahwa Muchdi dan Pollycarpus memiliki hubungan dekat, 41 kali Muchdi menghubungi Polly dan ia pun memberikan uang sebesar 17 juta rupiah dalam tiga transaksi terakhir sebelum Munir dilenyapkan. Berdasarkan keterangan saksi Budi Santoso, Polly ternyata adalah anggota BIN secara non-organik yang direkrut oleh Muchdi PR sendiri.

Image
Munir Said Thalib – sumber foto: wikipedia.org

Keterlibatan Muchdi PR dalam kasus Munir, berdasarkan buku putih yang diterbitkan oleh KontraS disinyalir akibat rasa tidak suka Muchdi terkait dengan sikap Munir yang kritis terhadap militer Indonesia pasca reformasi. Munir juga berperan dalam pengusutan penculikan mahasiswa 1997 yang melibatkan Muchdi, Prabowo Subianto, dan Chairawan yang menyebabkan ketiganya dicopot dari jabatannya. Hal yang ganjil terjadi dalam proses peradilan kepada Muchdi PR adalah, dirinya diputuskan terbebas dari segala dakwaan terkait “penggerak” dalam kasus pembunuhan Munir melalui putusan PN Jakarta Selatan Nomor 1488/Pid.B/2008.

 

Analisis Kasus

Pembunuhan terorganisir yang melibatkan aparat Negara dalam pelaksanaannya dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Negara, atau state crime. Negara, dalam pandangan Marxist adalah sebuah entitas yang memiliki ‘public power’ termasuk siapa-siapa yang ada didalam aparaturnya sehingga mereka dapat memaksakan suatu tindakan dengan perlindungan legitimasi (Green, 2004:3).  Dalam hal ini, keterlibatan Muchdi PR yang saat itu menjabat di BIN dan merencanakan hal ini dapat dikatakan merepresentasikan wajah Negara secara tidak langsung. Pembunuhan Munir dengan racun ini juga dapat dikaitkan dengan model teror politik milik Antonio Cassesse, yaitu model perangkat formal dengan mengandalkan peraturan legal atau hukum untuk melemahkan, dan model represi dan teror kekerasan seperti pembunuhan atau penghilangan paksa (Cassesse, 1994).

Berdasarkan pengertian umum yang diberikan oleh Woodiwiss (2001:3) dalam mendefinisikan kejahatan terorganisir oleh Negara, ia mengatakan bahwa tujuan dari kejahatan terorganisir ini biasanya adalah uang dan kekuasaan. Dalam kasus pembunuhan Munir, memang belum terungkap tujuan khusus dari pelaku intelektualnya. Akan tetapi, tampak dari beberapa advokasi oleh Munir, banyak birokrat yang tidak senang karena dengan cara-cara illegitimate biasanya mereka memperoleh uang dan kekuasaan, dan hal itu secara tidak langsung menimbulkan korban yang pengusutannya diurus oleh orang-orang seperti Munir. Secara tidak beruntung, Munir cukup dikenal karena vokal dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan aparat Negara ini dan menjadi target pelenyapan karena dianggap mengganggu.

Kejahatan yang dilakukan oleh Negara juga dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk penyimpangan organisasional yang melibatkan kerugian pada hak asasi manusia (Green, Ward, 2000). Tidak perlu dipertanyakan lagi apakah tindakan pembunuhan Munir secara terorganisir ini dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia atau tidak. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kehidupan dan menyatakan pendapat adalah hal yang termasuk kedalam hak dasar. Negara yang meratifikasi wajib melindungi hak ini, dan apabila melanggar maka Negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih lagi dalam kasus Munir ini, Negara ‘melenyapkan’ hak asasi manusia dari orang yang memperjuangkan hak tersebut.

Kejahatan yang dilakukan oleh Negara, biasanya tidak hanya memunculkan satu korban tapi efeknya akan sangat masif. Selain Munir dan keluarganya, banyak lagi korban yang sebenarnya muncul akibat dari kasus pembunuhan Munir oleh Negara ini. Berdasarkan perspektif dari viktimologi kritis, dapat dikatakan terdapat korban yang ‘tidak dapat kita lihat’ dari kasus-kasus kejahatan Negara ini (Croall, 2007:82).

Munir yang merupakan pejuang hak asasi manusia tentu saja memiliki peranan terhadap perkembangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, lembaga-lembaga yang memiliki perhatian serupa juga akan menjadi korban secara tidak langsung dari kematian Munir yang telah malang melintang dan berani membela penegakkan hak asasi manusia ini. Begitu pula dengan korban-korban hak asasi manusia yang selama ini berkonsultasi dan berkaitan dengan Munir, mereka akan merasakan kerugian karena kehilangan sosok yang membela mereka yang tentu kalah oleh Negara. Dapat dikatakan, korban yang paling menderita dan kerugian yang paling besar dari dibunuhnya Munir adalah perkembangan penegakan hak asasi manusia Indonesia sendiri yang ikut terbunuh bersama pemikiran dan peran Munir dalam menegakkan hak asasi manusia.

Terdapat beberapa diskursus yang dilontarkan oleh khalayak umum bahwa pembunuhan Munir dilakukan dalam upaya untuk mengamankan integrasi Negara kesatuan, menurut pihak militer, mereka memiliki kemampuan menjaga tersebut dan upaya-upaya anti militerisme (yang disebut pihak militer) dilakukan oleh aktivis hak asasi manusia seperti Munir dapat mengancam hal tersebut. Dalam pandangan kritis yang dikemukakan oleh Taylor, Walton, dan Young terkait dengan pendefinisan penyimpangan, dalam kasus ini Munir dianggap mengganggu, hal ini merupakan justifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas, bekerja dalam struktur yang memiliki kekuatan seperti aparat Negara (Wolhuter, Olley, Denham, 2009:20). Tindakan justifikasi yang diupayakan melalui pelontaran isu di masyarakat atau yang oleh para peneliti KontraS sebagai ‘dongeng hitam’ merupakan bukti bahwa memang Negara pasti memiliki suatu kepentingan sehingga harus melenyapkan seorang Munir.

Apabila melihat proses peradilan kasus Munir yang sebentar lagi mencapai tahun ke delapan setelah ia dibunuh, maka dapat dikatakan terdapat cukup banyak keganjilan serta ketidakadilan hukum dalam prosesnya. Berdasarkan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, korban kejahatan baik yang dilakukan oleh individu, korporasi, ataupun Negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang penuh dengan rasa hormat, kejelasan, dan mekanisme yang baik sesuai dengan peraturan nasional, terkait dengan kerugian yang telah mereka terima.

Dalam kasus pembunuhan Munir, korban yang paling dekat dan merasakan kehilangan tentu adalah istrinya, Suciwati. Dalam pengusutan kasus pembunuhan suaminya, ia adalah yang terdepan dalam menuntut keadilan. Akan tetapi, dapat dikatakan ia mengalami multiple victimization karena pengusutan dan kejelasan siapa pembunuh dan apa motif membunuh suaminya sampai sekarang pun tampak tidak menemukan titik yang paling terang. Ia telah menjalani puluhan siding yang melibatkan para pelaku dan terdakwa dalam kasus suaminya, namun sampai sekarang belum dapat menemukan siapakah aktor intelektual yang merenggut nyawa suaminya ini. Meskipun Negara telah mengupayakan keadilan baginya dan bagi korban lain yang ‘tak terlihat’ dari kasus ini, tampaknya pembunuhan Munir memang akan masih menyimpan misteri dan ketidakadilan apabila Negara masih memiliki kepentingan dengan para ‘penggerak’ dari pembunuhan Munir.

Sebuah Kesimpulan…

Kasus pembunuhan Munir Said Thalib yang merupakan aktivis dan pejuang hak asasi manusia, sampai sekarang memang masih meninggalkan banyak pertanyaan di benak masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini. Suciwati yang merupakan istri dari Munir, sampai sekarang masih terus berjuang bersama dengan kolega-koleganya memperjuangkan keadilan dan kebenaran fakta yang masih ditutup-tutupi oleh aktor-aktor dibalik kasus pembunuhan Munir.

Dapat dikatakan bahwa kejahatan dan viktimisasi yang dilakukan oleh Negara merupakan hal-hal yang memang menyangkut isu hak asasi manusia. Seperti yang dikatakan oleh Julia dan Herman Schwedinger bahwa masyarakat harusnya mampu mendefinisikan kejahatan lebih luas dari sekedar street crime, karena kejahatan Negara yang selalu berkaitan dengan hak asasi manusia inilah yang mampu menghasilkan dampak yang sangat luas dan kerugian yang sangat masif (Green, Ward, 2000).

Pembunuhan Munir tidak akan dikenang begitu gencarnya apabila efeknya memang tidak masif. Nyatanya, kematian Munir tentu memiliki pengaruh terhadap apa yang selalu identik dengan kejahatan oleh Negara, yaitu korban yang ‘tidak terlihat’. Mulai dari para korban yang mengadu kepadanya dan memiliki kebutuhan advokasi melalui pemikiran Munir, kolega yang pemikirannya dipengaruhi pula oleh kerja Munir selama ini, pemuda-pemuda yang menjadikan Munir sebagai sosok inspirasi, hingga perkembangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat dikatakan dicederai oleh tindakan penghilangan nyawa oleh Negara ini. Meskipun sampai sekarang belum terbukti bahwa ada keterlibatan aparatur Negara pada kasus ini, dapat dikatakan sudah hampir pasti Negara memiliki andil yang sangat besar.

Diperlukan ketegasan dan keberanian untuk menjalankan pemerintahan yang jujur dan keluasan pemikiran untuk mengakomodasi kritik membangun yang disampaikan oleh pihak-pihak diluar pemerintahan oleh para pemilik otoritas pemerintahan. Apabila tidak ingin kejadian yang sangat mencederai hak asasi manusia seperti ini terulang kembali di masa dimana kebebasan yang bertanggungjawab harusnya dimiliki oleh semua individu.

Pembunuhan Munir juga dapat dijadikan introspeksi bagi para akademisi dan pengadil, bahwa berhadapan dengan Negara serta oknum yang memiliki banyak kepentingan hanya akan mengundang ketidakpercayaan dan sinisme publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Bagi para aktivis hak asasi manusia, sudah tentu tidak bias melupakan begitu saja kasus ini, harus tetap dituntaskan dan mencegah agar kejadian mengerikan seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia.

REFERENSI:

Buku:

Green, Penny, Tony Ward. 2000. State Crime Government, Violence, and Corruption. Virginia: Pluto Press

Davies, Pamela, Peter Francis, Chris Greer. 2007. Victims, Crime, and Society. Los Angeles: Sage Publications

Hillyard, Paddy, Christina Pantazis, Steve Tombs. 2004. Beyond Criminology Taking Harms Seriously. London: Pluto Press

Doak, Jonathan. 2008. Victim’s Rights, Human Rights, and Criminal Justice. Portland: Hart Publishing

Wolhuter, Lorraine, Neil Olley, David Denham. 2009. Victimology: Victimisation and Victim’s Rights. New York: Routledge-Cavandish

Antonio Cassesse. 1994. Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah. Jogjakarta: Yayasan Obor Indonesia

Dokumen:

Edwin Partogi, Haris Azhar, Indria Fernida, Papang Hidayat dan Usman Hamid. 2006. Bunuh Munir!. KontraS

KontraS.2011.#Hakasasi Compang Camping Hak Asasi Sepanjang 2011. KontraS

Laman Daring:

www.kontras.org

www.tempo.co

www.kompas.com

www.detik.com

www.liputan6.com

__________________________________________

Tentang Penulis

Image

Mahasiswa Kriminologi angkatan 2010, reporter di Badan Otonom Pers Suara Mahasiswa Universitas Indonesia. Niat-nya sih mau banyak nulis, tapi sering hilang niatnya ketika sudah berhadapan dengan laptop. Penyuka lagu-lagu dan lirik-lirik Iwan Fals dari umur 9 hari.

 

 

 


One thought on “Viktimisasi Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Pembunuhan Aktivis HAM, Munir Said Thalib

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s