Hal Kecil yang Menjadi Besar

Menurut beberapa orang, judul adalah hal yang penting dalam sebuah tulisan. Judul yang menarik membuat pembaca penasaran untuk membaca seluruh isi tulisan tersebut. Saya sengaja membuat judul yang terkesan ambigu supaya menarik, dan itu memang sesuai dengan konteks yang saya tulis. Secara filosofis, saya pribadi paling tidak setuju dengan orang yang menanggap sepele hal-hal yang kecil (tolong, kepada pembaca jangan langsung berpikir yang aneh-aneh tentang penulis, meskipun realitanya memang kecil..badannya) karena hal kecil jika diberikan stimulus secara terus-menerus dalam waktu lama akan membuatnya menjadi sesuatu yang besar (sudah semakin menjurus dan penuh ambiguitas, tapi tetap saja penulis tidak bisa besar-besar..badannya). Sadar atau tidak, hal kecil itu telah kita pelihara dan cepat ataupun lambat kita pasti akan merasakan dampak dari membesarnya hal tersebut. Terkadang hal yang besar tidak selamanya juga bisa kita banggakan, begitupun dalam topik yang dibahas dalam artikel ini. Saya berbicara tentang korupsi di Indonesia, dan tentu diantara kita tidak ada yang bangga dengan hal yang satu ini bukan? Untuk pembaca yang telah berpikir melayang jauh, saya meminta maaf apabila topik yang dibahas pada artikel ini tidak sesuai dengan imajinasi anda.

Korupsi telah menjadi budaya yang lekat dan mengakar di negara Indonesia ini. Banyak pribadi atau instansi yang berkuasa serta memiliki wewenang memiliki pengaruh besar dan penting keberadaannya bagi masyarakat secara umum. Dengan kekuasaan dan pengaruh besar tersebut, individu maupun kolektiva dapat memanfaatkannya dan mengambil keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. Banyak kasus yang bisa diambil dan dikaji terkait dengan pernyataan diatas, salah-satunya adalah tindakan penyelewengan pihak Kepolisian Republik Indonesia bagian SAMSAT saat melakukan proses penerbitan Surat Izin Mengemudi. Ya, korupsi sudah dilakukan secara terang-terangan. Pertanyaan saya, apakah anda mendapatkan SIM dengan proses ‘Nembak’? Berapakah biaya yang anda serahkan ke pihak calo atau SAMSAT? Kenapa penulis tetap kecil dan tidak bisa membesar padahal sudah diberikan stimulus (sekali lagi, maksudnya adalah badan)? Dan terakhir, apakah anda berpendapat bahwa itu adalah simbiosis mutualisme baik itu kalian dan pihak SAMSAT mendapatkan untung yang setimpal? Lewati pertanyaan nomor tiga, itu tidak relevan dengan topik yang dibicarakan. Coba anda jawab pertanyaan tersebut dan buka pikiran kita lebih luas. Anda tahu kerugian apa saja yang diakibatkan tindak korupsi tersebut?

Sebelumnya, kita harus mengetahui definisi dari korupsi. Korupsi terkait kasus diatas menurut UU No.31 Tahun 1999 pasal 3 yaitu “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..”. Disini, pihak SAMSAT yang memiliki wewenang sebagai instansi resmi yang berhak menerbitkan SIM merancang keadaan sedemikian rupa sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan finansial, atau tiap individu di instansi terkait mendapat keuntungan tanpa merugikan keuangan instansi tersebut. Proses permohonan hingga penerbitan SIM tertuang pada UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, disitulah kita bisa melihat dan membandingkan teori dengan aplikasi dalam realitanya sekarang.

Daniel Tresman didalam tulisannya, The Causes of Corruption: A Cross-National Study berpendapat bahwa tendensi suatu negara tingkat korupsinya tinggi apabila didalam sistem organisasi pemerintahan dan aparat negara pekerjanya terlepas dari sanksi yang kuat, rendah gajinya, juga singkat masa kerjanya dengan tingkat promosi dan kenaikan gajinya rendah. Semakin tinggi tingkat edukasi penduduk dan juga tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi perkapita suatu negara maka semakin rendah tingkat korupsi di negara tersebut.

Kasus ini tergolong sebagai Tolerated Corruption. Penny Green dan Tony Ward (2004) menjelaskan bahwa Tolerated Corruption terjadi bukan demi kepentingan organisasi saja, melainkan karena adanya toleransi dari organisasi-organisasi kepemerintahan lain. Green dan Ward menjelaskan bahwa hal yang menyebabkan marak terjadinya kasus ini adalah karena gaji staf dan aparat pemerintahan yang rendah sehingga dia melakukan korupsi demi kebutuhan untuk terus bertahan hidup. Selain itu, keuangan organisasi kepemerintahan juga terjaga dan aparat-aparat yang melakukan tindak korupsi ini juga dimaklumi serta tidak ditindak-lanjuti oleh atasannya. Kondisi inilah yang membuat korupsi akan terus terjadi bahkan berpotensi membesar jika kita ‘membudayakan’ hal ini dan tidak melakukan tindakan nyata dalam menanggapi korupsi ini.

Tentu kerugian pertama yang kita rasakan adalah kerugian finansial. Biasanya, biaya yang kita bayar dalam pendaftaran proses pembuatan SIM dengan cara ‘nembak’ diatas Rp 350.000 sementara rincian biaya yang seharusnya dikeluarkan yaitu; Tes Kesehatan Rp 20.000, Pembelian Formulir Rp 75.000, Pembelian Asuransi Rp 30.000, Tes Tertulis Rp 0, Tes Praktik Rp 10.000, Foto dan Tanda Tangan Rp 0. Jumlah rata-rata yang dikeluarkan adalah Rp 135.000 (Khusus di daerah Jakarta). Pemerintah juga dirugikan, selain dari peraturan yang dilanggar ditambah juga oleh tidak adanya transparansi pemasukan dana yang diterima.

Bagi sebagian orang (terutama yang termasuk golongan ekonomi menegah-keatas) mungkin hal tersebut bukan suatu masalah besar mengingat keuntungan yang didapatkan yaitu efisiensi waktu dan tenaga. Tapi, bagaimana dengan mereka yang kurang mampu? #curhatpenulis Mungkin kita menganggap hal ini wajar dan tidak akan menimbulkan kerugian yang lain. Akan tetapi, apakah benar hanya itu saja kerugiannya? Mari kita bahas kasus ini dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/l998 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah ditugaskan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan tersebut sudah berjalan dengan baik?

Korupsi yang dilakukan dalam proses penerbitan SIM termasuk pelanggaran terhadap poin-poin Three Levels of State Obligation. Seharusnya pemerintah bersama aparat dan penegak hukum harus menjalani kewajiban-kewajiban pokok negara terhadap hak asasi yang dimiliki oleh warga negara, mereka harus menghormati (to respect),  melindungi (to protect), dan memenuhi  (to fullfil) hak-hak yang dimiliki setiap warga negara. Dalam kasus ini, korupsi yang terjadi telah melanggar salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yaitu The Right to Equal Access to Public Services yang didefinisikan sebagai “The right to equal access to public services means that everyone has the right to equal access to the public services in his or her country and that access should be based on objective and reasonable criteria. ” Mereka yang tidak ingin membayar lebih kepada pihak SAMSAT secara otomatis dipotong hak untuk menikmati fasilitas umum berupa jalan raya.

Bayangkan jika kita berumur 17 tahun keatas anda tidak memiliki SIM karena tidak memiliki cukup uang. Mau pergi kemana-mana dihantui rasa takut kalau nanti bertemu Polantas, bahkan jika gebetan kita mau nge-date malam minggu ke suatu tempat anda bertanya “Yank, kalo mau jalan ke *sensor* (penulis tidak dibayar untuk mempromosikan tempat hiburan) itu ada polisinya gak? aQ takut ditilang kan aku gak punya SIM, bayarnya mahal Yank gak ada uang..” Mau dikemanakan muka kita? Malu, coy. #sesicurhatpenulis #truestorypenulis #malubangetcoy Apalagi kalo sang gebetan berkata “Lah, emang lo punya motor? Lo kan cuma punya helm doang palingan minta nebeng  motor temen.” Dilihat dari kasus tersebut, jelas kalau HAM (Hak Asasi Malammingguan) sudah dilucuti oleh pemerintah hanya karena kita tidak bisa atau tidak mau menyogok aparat pemerintah.

Selain itu, seharusnya negara wajib menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (equality) dan anti-diskriminasi. Dalam kasus ini, SAMSAT selaku aparat berwenang telah menodai prinsip kesetaraan hak asasi manusia (equality). Mereka yang membayar sogokan (bribery) kepada aparat pemerintah ini mendapatkan privileged status sehingga lebih diutamakan dibandingkan dengan mereka yang tidak membayar sogokan. Jika terhadap mereka yang tidak mau membayar sogokan, SAMSAT mendiskriminasi mereka dengan cara merespon dengan lambat dan merendahkan nilai-nilai ujian dibandingkan dengan orang yang membayar sehingga mereka tidak lulus dan tidak mendapatkan SIM.

Apabila kasus korupsi seperti ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, selain kerugian ekonomi berupa kesenjangan ekonomi yang sangat curam juga dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi publik, tidak peduli dengan sistem hukum yang berlaku, malas untuk berusaha dan bekerja, instabilitas politik, dan distorsi nilai-nilai sosial yang ada. Jika sudah seperti itu, mau dibawa kemana negara ini? Hal kecil tersebut sudah menjadi hal besar bukan? Jir, ngeselin banget nih penulisnya kebanyakan nanya! Udah kecil (badannya), punya muka kualitasnya dibawah SNI, nanya mulu lagi!

Sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mengawasi kinerja dari pemerintah beserta aparat-aparatnya. Indonesia sebagai negara penganut demokrasi telah meletakkan kekuasaan terbesarnya di tangan rakyat. Demi pembentukan masyarakat anti-korupsi dan demi efektifnya pemberantasan korupsi kita dapat melakukan tindakan preventif dengan cara Raising Awareness and Empowering People, yaitu berupa peleburan pendapat publik untuk disalurkan oleh civil societyorganization dan diwujudkan dalam bentuk permintaan formal terhadap akuntabilitas serta transparansi aparat negara. Selain cara tersebut, juga dilakukan penguatan terhadap organisasi anti-korupsi dengan dibantu oleh instansi-instansi hak asasi manusia tingkat nasional. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum di Indonesia, dengan asumsi bahwa pemberlakuan hukuman yang berat saja tidak cukup melainkan juga dibutuhkan pengaplikasian yang menyeluruh dan mendalam serta tidak pandang bulu dalam menjerat pelaku tindakan korupsi.

Di lain sisi, seharusnya pemerintah pusat memberikan hak-hak yang sesuai pula terhadap para pegawai dan aparat pemerintahan. Kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh menjadi kunci, dan itu juga dibutuhkan oleh pegawai dan aparat pemerintahan. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan cara pemberian jaminan kerja berupa gaji yang sesuai disertai dengan tunjangan memadai, juga durasi ikatan kerja yang berjangka panjang serta kemudahan dalam promosi jabatan dan kenaikan gaji sesuai dengan kinerja mereka. Birokrasi dalam organisasi pemerintahan juga harus jelas sehingga pengawasan dan pemberian teguran atau hukuman dari atasan dapat menumbuhkan kesadaran dan etos kerja. Tingkat pendidikan di negara tersebut juga harus ditingkatkan demi menjamin masa depan yang sejahtera.

Sebagai penutup, penulis berpesan kepada kita semua untuk bersatu mencegah korupsi, jangan biarkan hal ini membesar sampai suatu titik kita tidak bisa mengantisipasinya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari saat ini..*benerin kerah*

___________________________

Tentang Penulis

Yanuar Permadi

Yanuar adalah mahasiswa Kriminologi 2011, sekarang aktif di Himpunan Mahasiswa Kriminologi (HIMAKRIM) FISIP UI, divisi Buletin WPC. Jansen, begitu ia sering disapa oleh sekitar, merupakan orang yang humoris namun memiliki tanggung jawab atas setiap tugasnya. Sekilas laki-laki yang satu ini terlihat aneh dan jayus, namun di balik sosok itu tersimpan seseorang yang memiliki ide-ide aneh tapi menarik, mau bekerja bersama dan baik. Orang yang bisa menerima kritik dan saran serta supel. Motto hidupnya “Rise Above Hate”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s