Rektorat Tidak Tanggap

Hey Bung…yang di atas sana, coba turun ke jalan

Tunjukan rasa perhatian

Jangan tunggu kami turun di jalanan…

( Sepenggal lagu Slank – Hey Bung )

Kriminologi Marxis menentang para aparat penegak hukum yang bertindak lebih halus dalam memberi respon terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kaum penguasa dan lebih memberikan penekanan terhadap kelas pekerja. Pada akhirnya kejahatan para penguasa tersebut lebih memberikan kerugian yang besar baik secara finansial ataupun sosial kepada kelas pekerja. Hal tersebut juga terjadi di lingkungan kampus kuning yang digadang-gadang sebagai World Class University. Dengan melemahnya penanganan permasalahan terkait dengan penguasa kampus, terdapat penekanan terhadap kelas pekerja kampus.

Pekerja UI sambil membawa spanduk yang berisikan tuntutannya (Foto oleh Luthfi)

Kebijakan privatisasi UI telah membuat nasib pekerja di UI semakin tidak jelas. Hasil privatisasi kampus dapat dilihat dan dirasakan, yaitu uang kuliah naik, gaji pejabat struktural juga naik berkali-kali lipat. Pembangunan gedung dan fasilitas terjadi di mana-mana, dari mulai perpustakaan, gedung fakultas, sampai dengan driving-range golf. Akan tetapi, pengelolaan Universitas Indonesia berdasarkan BHMN telah melahirkan ketidakjelasan sistem kepegawaian. Hal ini terbukti dengan adanya ribuan pekerja di UI, baik sebagai tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan, yang masih belum memiliki status kerja yang jelas. Banyak di antaranya bahkan tidak memiliki bukti hubungan kerja yang sah secara hukum.

Pada hari Selasa (8/05), puluhan pekerja yang tergabung dalam Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia (PPUI) maupun para pekerja UI lainnya, melakukan unjuk rasa dengan melakukan aksi damai di depan kantor Rektorat UI, Kampus UI Depok. Aksi berlangsung secara damai dengan penyampaian orasi oleh Badan Pekerja PPUI, selama kurang lebih 2 jam mulai 13.00. Terdapat spanduk yang bertuliskan Tuntutan Pekerja UI : Pengalihan Status Menjadi PNS Secepatnya! Tolak RUU Pendidikan Tinggi. Spanduk tersebut mennunjukkan bahwa aksi ini merupakan aksi lanjutan untuk membahas jawaban pihak rektorat terkait pernyataan sikap PPUI pada tanggal 1 Mei 2012, tentang kondisi kerja di UI. Selain itu juga terkait dengan pernyataan sikap PPUI pada tanggal 2 Mei 2012,  tentang alih status menjadi PNS secepatnya dan gagalkan pengesahan RUU Pendidikan Tinggi.

Andri Wibisana, ketua PPUI, mengatakan bahwa “unjukrasa ini tentang banyak hal, minggu lalu pada saat hari buruh, kita melakukan aksi, ada 7 tuntutan tentang kondisi pekerjaan, khususnya di UI. Mulai dari penjelasan tersebut, karena sekarang terjadi permasalahan dalam pengangkatan kerja, outsourcing, serta perjanjian kerja bersama”, ketika diwawancarai oleh tim redaksi WPC.

Tuntutan PPUI telah disampaikan pada dua sesi, yaitu pada saat hari buruh dengan mengadakan pertemuan dengan Wakil Rektor II UI dan pada saat hari pendidikan nasional dengan mengadakan pertemuan dengan Kemendiknas.

 Dalam pertemuan dengan Wakil Rektor II UI pada tanggal 1 Mei 2012, PPUI menyampaikan 7 butir tuntutan kepada Rektor UI untuk :

1.   Segera menerbitkan Surat Keputusan Rektor UI tentang tim pengalihan status pekerja UI menjadi PNS, dengan melibatkan unsur dosen/karyawan non PNS dari setiap fakultas.

2.   Segera menerbitkan Surat Keputusan Rektor UI tentang trajektori dan tahapan-tahapan pengalihan status menjadi PNS, yang menegaskan bahwa penerbitan Surat Keputusan Rektor UI tentang Pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai pegawai universitas merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk mencapai tujuan akhir berupa pengalihan status seluruh tenaga pendidik dan kependidikan menjadi PNS.

3.   Segera menghentikan manuver-manuver dari pengelola UI yang dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk tidak melaksanakan PP No. 66 tahun 2010, dengan menjadikan tenaga pendidik dan kependidikan UI hanya sebagai pegawai UI, tapi tidak sebagai PNS.

4. Segera menerbitkan SK Rektor tentang Pengangkatan Pegawai yang merevisi dan membatalkan SK Rektor tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Universitas Indonesia. SK Rektor baru ini haruslah diberlakukan bagi seluruh pekerja yang telah bekerja di UI, dan berisi, antara lain:

a. Pengakuan masa kerja pegawai yang bersangkutan sesuai dengan kenyataan

b. Adanya golongan, pangkat, dan gaji yang jelas, sesuai dengan masa kerja, golongan, pangkat, dan gaji yang telah diterima selama ini.

5.   Segera menerbitkan Surat Keputusan Rektor UI yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan yang dibuat tenaga kependidikan yang menyatakan kesediaan untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap UI dan kesediaan untuk mematuhi semua peraturan di UI adalah batal dan tidak berlaku.

6.   Segera menghentikan praktek outsourcing di lingkungan UI. Atau jika penghentian tersebut tidak bisa dilakukan saat ini, segera melakukan langkah-langkah kongkret untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun hak-hak pekerja outsourcing yang dilanggar.

7.   Segera menyepakati pembuatan Perjanjian Kerja Bersama antara Pimpinan UI dengan Paguyuban Pekerja UI.

 Sedangkan dalam  pertemuan dengan Kemendiknas pada tanggal 2 Mei 2012, PPUI menyampaikan tuntutan sebagai berikut :

1.   Menuntut Pemerintah untuk segera melakukan pengalihan status menjadi PNS bagi seluruh pekerja non-PNS di UI khususnya, dan di PTN lainnya pada umumnya.

2. Menolak liberalisasi dan komersialisasi yang berperan menghancurkan kebebasan akademik dan tanggung jawab kependidikan semenjak nilai dan keterpahaman atas pengetahuan ditentukan oleh tingkat pendapatan peserta atau calon peserta didik. Sehingga dengan komersialisasi pendidikan sudah pasti komunikasi di antara pengajar dan peserta didik dilandasi oleh semangat jual beli ilmu dan keahlian, dan bukan pada upaya pengembangan pengetahuan.

3.   Menolak Pengesahan RUU Pendidikan Tinggi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB.

Terkait dengan aksi lanjutan yang dilakukan, Andri Wibisana menjelaskan bahwa pihak PPUI meminta pihak rektorat untuk memberikan jawaban tertulis, tetapi belum ada jawaban. Sebenarnya pihak PPUI sudah memberitahukan bahwa tanggal 8 Mei akan ada aksi apabila tidak ada tanggapan. Apabila dibiarkan begitu saja, maka permasalahan akan berlarut-larut terus. Pihak PPUI akan datang dua minggu lagi setelah aksi 8 Mei dengan massa yang lebih banyak apabila belum juga mendapatkan tanggapan. Tuntutan akan terus berlanjut sebelum ada kata sepakat di antara kedua belah pihak.

Andri Wibisana, Ketua Paguyuban Pekerja UI (Foto oleh Luthfi)

Salut buat perjuangan yang dilakukan oleh para pekerja UI untuk menyuarakan tuntutan. Mayday tidak hanya dijadikan sebagai euforia hari buruh semata. Tuntutan yang diajukan pada hari buruh memang harus terus disuarakan sebelum mendapat kejelasan. Pihak rektorat diharapkan tidak hanya bungkam dalam menanggapi tuntutan yang diajukan. (Firman/Luthfi)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s